Pizaro Gozali Idrus
01 November 2021•Update: 05 November 2021
JAKARTA
Presiden Joko Widodo mendorong agar negara-negara G20 melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Hal itu disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya saat berpidato pada sesi KTT G20 yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu.
Sebagai payung besar bagi pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan, target SDGs, menurut Jokowi, harus makin diperjuangkan pascapandemi Covid-19 ini.
Akibat pandemi, kemiskinan ekstrem dunia kembali meningkat dari yang semula diharapkan 7,5 persen di tahun 2021, naik kembali ke 9,4 persen.
Selain itu, terganggunya rantai pasok global bukan hanya menggoyahkan kebutuhan industri, tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar, termasuk pangan, terutama di negara-negara berkembang.
"Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita G20 harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, 9 tahun lagi," ujar Jokowi.
Upaya bersama tersebut yaitu pertama, menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan.
Menurut Jokowi, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi SDR senilai USD650 miliar menjadi langkah penting untuk memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi.
Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. _Financing gap_ yang melebar dari USD2,5 triliun per tahun menjadi USD4,2 triliun per tahun, harus menjadi perhatian serius.
"Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup _gap_ pendanaan SDGs, termasuk melalui _blended finance_ harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang," papar Jokowi.
Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan
PBB mencatat setidaknya 8 negara berada di tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara risiko tinggi mengalami lost generation, terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan.
Menurut Jokowi, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan.
"Namun banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation. Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun," tandas dia.
Turut mendampingi Presiden saat menghadiri sesi tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
