KontraS: Uji kelayakan calon Panglima TNI tak bahas unsur penting

Hayati Nupus

JAKARTA

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik Komisi I DPR RI atas nihilnya sejumlah bahasan penting dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang diselenggarakan Rabu kemarin.

Sejumlah pembahasan penting itu, kata Staf Biro Riset KontraS Ananto Setiawan, seputar kekerasan yang melibatkan TNI, korupsi dan pelanggaran HAM.

“Bahkan Komisi I tidak menitipkan pekerjaan penting ini kepada calon Panglima TNI yang baru,” ujar Ananto pada Kamis di Jakarta.

Poin yang menjadi bahasan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI itu hanya seputar kapasitas calon. Berupa kepemimpinan, profesionalitas, integritas dan pentingnya menjaga keutuhan Indonesia.

“Paparan semacam ini bukan hal baru, sudah ada di buku pertahanan,” kata Ananto.

Kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI, kata Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Farhan Mufti, terjadi setiap hari. Tak hanya mengorbankan warga sipil, tapi juga jurnalis.

Farhan menengarai maraknya kekerasan ini terjadi akibat masih kentalnya kultur kekerasan yang merupakan cerminan militeristik dalam kehidupan TNI.

“Bahkan calon Panglima TNI juga tidak bicara bagaimana mengembalikan TNI sesuai reformasi sektor keamanan, di mana TNI harus menghormati prinsip-prinsip HAM,” kata Farhan.

Penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan TNI itu pun, ujar Farhan, tak sesuai dengan prinsip keadilan. Misalnya penanganan kasus kematian aktivis lingkungan Jopie Perangin-Angin dan penghilangan paksa warga sipil Dedek Khairudin.

Pelaku berpangkat Prakta pembunuh Jopie hanya divonis 2 tahun. Sedang delapan anggota Marinir penculik Dedek yang hilang hingga kini hanya divonis 1,5 tahun.

“Sama sekali tidak mencerimankan keadilan. Kasus-kasus tersebut merupakan gambaran wajah impunitas militer masih terus terjadi,” kata Farhan.

Meski begitu, kata Farhan, proses pergantian Panglima TNI kali ini mengalami kemajuan, dengan adanya rotasi antara tiga matra. Selama ini kursi kepemimpinan TNI berkali-kali diampu oleh TNI Angkatan Darat.

“Harusnya malah dari periode sebelumnya diampu TNI Angkatan Udara,” kata Farhan.

Farhan juga mengingatkan agar ketika resmi dilantik nanti Panglima TNI tak mengeluarkan pernyataan politis. Terutama menjelang tahun politik dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.

“Sesuai amanat reformasi TNI, TNI harus netral dalam politik,” kata dia.