Pemerintah terbitkan PP Jaminan Produk Halal

Pizaro Gozali

JAKARTA

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan terbitnya PP tersebut sekaligus menandai keharusan implementasi operasional penjaminan produk halal di Indonesia.

Menteri Lukman mengatakan UU memberi batas per 17 Oktober 2019 untuk implementasi jaminan produk halal.

“Kewajiban sertifikasi halal akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan dunia usaha," tegas Menteri Lukman usai Raker dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Kamis.

Menurut Menteri Lukman, setidaknya ada empat regulasi yang tengah disiapkan dan akan segera disahkan.

Pertama, Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kedua, RPMA tentang Produk yang Belum Bersertifikat Halal pada 17 Oktober 2019 dan Penahapan Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Regulasi ketiga, Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Bahan yang Berasal dari Tumbuhan, Hewan, Mikroba, dan Bahan yang Dihasilkan melalui Proses Kimiawi, Proses Biologi, atau Proses Rekayasa Genetik yang Diharamkan Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Keempat, RKMA tentang Jenis Produk Wajib Bersertifikat Halal.

"Pembahasannya melibatkan Kementerian atau Lembaga terkait dan asosiasi pelaku usaha," tutur Menteri Lukman.

Selain itu, kata Menteri Lukman, pemerintah sedang menyiapkan satu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai biaya atau tarif sertifikasi halal.

“Biaya yang harus dibayarkan para pelaku usaha akan sangat terjangkau," kata dia.

Kepala BPJPH Sukoso menjelaskan kewajiban sertifikasi halal ini berlaku terhadap jenis barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Barang gunaan yang wajib bersertifikat halal hanya bagi barang gunaan yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan,” jelas dia.

Sukoso menambahkan barang yang wajib sertifikasi tetapi tidak lolos tetap boleh beredar dengan catatan harus mencantumkan logo yang menjelaskan tentang status kehalalannya.

"Produk impor dapat dipasarkan di Indonesia setelah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal di luar negeri yang telah menjalin kerja sama dengan BPJPH," tambah dia.

-Kerja sama dengan MUI

Menteri Lukman Hakim Saifuddin menegaskan dalam ketentuan PP ini, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi halal tetap sentral.

MUI, kata Menteri Lukman, memberikan fatwa halal atau tidaknya produk, sedangkan BPJPH dan instansi terkait akan fokus pada aspek operasional, administrasi, kerja sama dan edukasi.

Menag menjelaskan kerja sama BPJPH dengan MUI meliputi tiga hal.

Pertama, kewenangan penetapan kehalalan suatu produk adalah MUI.

Kedua, kewenangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ada di MUI, yang berarti institusi yang melakukan, atau yang mengakreditasi bagi LPH adalah MUI.

Ketiga, LPH dalam bekerja harus memiliki auditor halal. Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat bagi auditor halal adalah MUI.