Nicky Aulia Widadio
07 Mei 2019•Update: 07 Mei 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan para penggerak aksi mobilisasi seperti “people power” yang dicetuskan kubu Prabowo Subianto agar tidak melanggar aturan hukum.
Dalam rapat evaluasi Pemilu 2019 di DPD RI, pada Selasa, Tito menegaskan akan menindak penggerak aksi tersebut jika berujung pada pelanggaran hukum.
Dia menjelaskan penyampaian pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang, namun harus mengikuti mekanisme yang berlaku seperti menyampaikan pemberitahuan aksi kepada Polri.
"Kalau tidak melalui mekanisme, apalagi sudah ada bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu (melanggar) pasal 107 KUHP jelas dan tegas, ini adalah UU yang dibuat oleh rakyat,” ujar Tito, di Jakarta pada Selasa.
“Bahasanya jelas, yakni perbuatan yang bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah adalah perbuatan makar dan ada ancaman pidananya," lanjut dia.
Tito juga mengingatkan bahwa pihak-pihak yang memprovokasi atau menghasut orang lain untuk melanggar hukum dalam aksi tersebut bisa ditindak sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Dia meminta agar seluruh pihak menghormati proses pemilu dan menggunakan jalur konstitusional untuk menyampaikan keberatan atas hasil pemilu.
“People power yang sebenarnya adalah 17 April itu ketika pemungutan suara, 153 juta orang turun menyampaikan powernya memilih pemimpin,” kata Tito.
“Jadi kalau ada pengumpulan massa yang lainnya dan (jumlahnya) kurang dari itu, saya kira itu lebih kecil dibanding people power yang 153 juta lebih," ujar dia.
Wacana menggerakkan people power muncul dari Amien Rais selaku Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandiaga.
Menurut Amin, people power bisa terjadi jika indikasi kecurangan Pilpres 2019 tidak segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu.
Dalam pertemuan dengan sejumlah media asing pada Senin, Prabowo menyatakan tidak akan meminta para pendukungnya turun ke jalan, meski dia meyakini people power akan terjadi.
Menurut Prabowo, apa pun yang dilakukan para pendukungnya adalah keputusan dari mereka sendiri.
“Saya bukan diktator yang mendikte mereka,” ujar dia. Saya tidak akan meminta mereka turun ke jalan, tapi saya meyakini mereka akan melakukan itu,” ujar Prabowo.
