51 juta warga Thailand ikuti pemilu

Faruk Zorlu, Riyaz ul Khaliq, Omer Faruk Yildiz

ANKARA

Warga Thailand memberikan suara mereka dalam pemilihan umum yang digelar pada Minggu, lima tahun sejak kudeta militer 2014.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis jelang pemilu, Raja Thailand Vajiralongkorn menyerukan warga agar mendukung "orang baik" untuk mencegah "orang jahat" meraih kekuasaan.

Sekitar 51,4 juta orang terdaftar sebagai pemilih dan sebanyak 81 partai dan 68 kandidat perdana menteri saling bersaing dalam pemilu tahun ini.

Tiga front utama politik pun bersaing, termasuk pendukung, oposisi pemerintah militer (Pheu Thai dan sekutu-sekutunya), dan partai-partai nonblok.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha - mantan jenderal angkatan darat yang memimpin kudeta 2014 - mencalonkan diri untuk jabatan eksekutif dari Partai Palang Pracha Rath (PPRP).

Untuk membentuk pemerintahan, sebuah partai harus mengamankan suara mayoritas baik di majelis tinggi maupun majelis rendah.

Sekitar 350 anggota akan dipilih langsung di majelis rendah, sementara 150 anggota lainnya akan menjabat sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai dalam pemilu.

Sementara itu, pejabat yang akan menduduki 250 kursi di majelis tinggi akan ditunjuk sepenuhnya oleh angkatan bersenjata.

Seluk-beluk politik Thailand

Pemilu di Thailand telah ditunda empat kali sejak 2014, ketika militer menggulingkan pemerintah sipil.

Keputusan untuk mengadakan pemilihan umum - diumumkan pada 23 Januari oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand - muncul setelah raja mengeluarkan dekrit pemilu.

Warga Thailand mengikuti pemilu terakhir kali pada 2014, ketika mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen pada 9 Desember 2013, menyusul demonstrasi antipemerintah besar-besaran.

Shinawatra sempat terpilih kembali, tetapi kemudian digulingkan oleh militer Thailand pada 2014.

Panglima militer Thailand yang berkuasa, Apirat Kongsompong, kemudian menyatakan dukungannya untuk Prayut.