Laporan: Istana Raja Malaysia pertanyakan jumlah dukungan PM Muhyiddin
Istana Negara –sebutan untuk Istana Raja Malaysia- menyurati Ketua Parlemen Malaysia Azhar Harun pada 9 Agustus lalu
Anggota kerajaan Malaysia meninggalkan Istana Negara setelah bertemu dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah untuk membahas permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terkait keadaan darurat negara di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 Oktober 2020. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Agency )
Jakarta Raya
JAKARTA
Istana Raja Malaysia diduga telah meminta konfirmasi kepada Ketua Parlemen tentang dukungan total anggota parlemen untuk Muhyiddin Yassin.
Berdasarkan laporan Malaysia Kini pada Kamis, Istana Negara –sebutan untuk Istana Raja Malaysia- menyurati Ketua Parlemen Malaysia Azhar Harun pada 9 Agustus lalu.
Melalui surat tersebut, Yang di-Pertuan Agong ingin memastikan besaran dukungan terhadap pemerintah.
Kepada Istana, Azhar dalam surat pada 3 Agustus mengatakan posisi dukungan untuk Muhyiddin saat ini adalah 106 orang.
Namun, kata istana, pada 4 dan 6 Agustus, dua anggota kabinet mengundurkan diri, sehingga total dukungan berkurang dua orang.
Sehubungan dengan itu, Istana Negara meminta laporan terbaru jumlah anggota parlemen yang mendukung perdana menteri untuk diberitahukan kepada Yang di-Pertuan Agong.
Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin.
Azhar diminta membalas surat itu sebelum pukul dua siang pada 10 Agustus atau dua hari lalu.
Pada 9 Agustus, UMNO mengungkapkan 13 surat yang melibatkan anggota parlemen yang tidak lagi mendukung Muhyiddin.
Hingga saat ini Azhar Harun tidak memberikan keterangan apapun terkait suat ini.
Namun, portal Malaysiapost melaporkan bahwa Azhar menolak mengkonfirmasi keaslian surat balasannya ke istana.
"Maaf, saya tidak bisa mengomentari komunikasi resmi saya, terutama dengan pihak istana," kata Azhar Harun seperti dikutip melalui aplikasi WhatsApp.
Raja Malaysia pada akhir Juli lalu menyampaikan kritik atas langkah pemerintah Muhyiddin Yassin mencabut undang-undang darurat Covid-19 atau Ordinan Darurat secara sepihak tanpa melalui persetujuan Agong telah melanggar konstitusi.
Kritik terbuka Raja kepada pemerintahan Muhyiddin Yassin merupakan yang pertama kalinya sejak perdana menteri Malaysia itu naik ke tampuk kekuasaan sejak Maret tahun lalu.
Sejak itu, kursi Muhyiddin berada di jurang kekuasaan karena banyak anggota parlemen mencabut dukungan kepadanya.
Diperlukan minimal 112 kursi anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan di Malaysia.
