Regional

Malaysia ingin konflik Laut China Selatan diselesaikan lewat ASEAN

Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan klaim China atas kedaulatan Laut Cina Selatan berlebihan dan Malaysia berpegang teguh pada cara-cara utama ASEAN dalam berurusan dengan China

Pizaro Gozali İdrus  | 14.05.2019 - Update : 15.05.2019
Malaysia ingin konflik Laut China Selatan diselesaikan lewat ASEAN Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah (Adli Ghazali - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

Pizaro Gozali

JAKARTA 

Kementerian Luar Negeri Malaysia menegaskan negaranya berusaha mengatasi masalah Laut Cina Selatan dengan cara ASEAN-sentris daripada melalui hubungan bilateral, lansir Malay Mail pada Senin.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan klaim China atas kedaulatan Laut Cina Selatan berlebihan dan Malaysia berpegang teguh pada cara-cara utama ASEAN dalam berurusan dengan China. 

“Kami bertanya kepada masing-masing dari anggota ASEAN, dengan pengecualian beberapa seperti Myanmar, apakah dapat membahas masalah ini secara bilateral,” kata Saifuddin.

Saifuddin menyatakan meskipun satu atau dua negara di kawasan Asia Tenggara telah melakukannya, tidak ada yang berusaha membawa masalah ini secara kolektif.

“Kami selalu memberi tahu Beijing bahwa kami akan membahas Laut Cina Selatan pada tingkat kelompok. Mungkin tidak harus sekaku itu, tetapi sejauh menyangkut kepentingan Malaysia itu harus [dibicarakan] dalam kelompok,” kata dia.

Saifuddin mengatakan Thailand akan menjadi negara terbaik di kawasan Asia Tenggara untuk melakukan tindakan penyeimbangan.

“Kami tidak ingin [China] atau pihak lain menambah masalah. Asia Tenggara adalah tempat di mana orang-orang tidak hanya datang untuk melakukan bisnis, tetapi untuk mengerahkan pengaruh geopolitik mereka,” jelas Saifuddin.

"Kami menyadari hal itu, dan kami memberi tahu mereka bahwa kami menyambut mereka untuk melakukan bisnis, tetapi juga menekankan bahwa kami ingin daerah ini dikenal sebagai wilayah perdagangan perdamaian," kata dia.

China menggunakan sistem batasan yang tidak jelas atau dikenal sebagai sembilan garis putus-putus saar mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. 

Namun pada bulan Juli 2016, klaim China ditolak pengadilan arbitrase international di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang diajukan Filipina.

China menolak keputusan ini dan menegaskan persoalan di Laut China Selatan harus diselesaikan lewat negosiasi bilateral.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın