Pizaro Gozali İdrus
20 Maret 2019•Update: 21 Maret 2019
Pizaro Gozali
JAKARTA
Militer Myanmar pada Selasa mengaku telah membentuk pengadilan militer untuk menyelidiki kekerasan tentara terhadap Muslim Rohingya pada 2017 yang memaksa lebih dari 730.000 orang melarikan diri ke Bangladesh, lansir Daily Star pada Selasa.
"Investigasi dibentuk untuk meneliti lebih lanjut dan mengkonfirmasi kejadian," ujar pernyataan resmi militer Myanmar.
Pengadilan militer ini adalah respons dari pernyataan PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch yang menuduh pasukan keamanan melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran.
Pasukan Myanmar melancarkan operasi di Rakhine untuk merespons serangan gerilyawan Rohingya di pos-pos keamanan di dekat perbatasan Bangladesh.
Misi pencari fakta PBB tahun lalu mengatakan militer Myanmar telah melakukan operasi yang dirancang dengan "niat genosida".
PBB juga merekomendasikan agar Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya dituntut dengan "kejahatan terkejam di bawah hukum internasional".
Myanmar membantah tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran HAM lainnya, meskipun Min Aung Hlaing mengatakan pada bulan lalu bahwa sejumlah petugas keamanan mungkin terlibat.
Amnesty International mengatakan pengadilan itu hanya dibuat untuk mengelak dari tekanan internasional.
"Militer dituduh melakukan kejahatan paling berat di bawah hukum internasional dan tidak menunjukkan tanda-tanda reformasi," kata kata Nicholas Bequelin, Direktur Amnesty International, Asia Tenggara dan Pasifik.
Menurut Bequelin, ide Angkatan Bersenjata Myanmar untuk menyelidiki dirinya sendiri dan memastikan keadilan adalah delusi," tambah Bequelin.
Myanmar telah menghadapi tuntutan internasional yang semakin besar untuk bertanggungjawab atas operasi militer di Rakhine.
Pengadilan Kriminal Internasional telah membuka pemeriksaan pendahuluan atas kekerasan tersebut.
Sementara komisi penyelidikan yang dibentuk oleh Myanmar, termasuk diplomat Filipina Rosario Manalo dan Kenzo Oshima, mantan duta besar Jepang untuk PBB, akan mempublikasikan temuannya tahun ini.
