Muslim Thailand selatan minta Jumat ditetapkan sebagai hari libur

JAKARTA

Kepala tim perunding pemerintah Thailand akan mempertimbangkan usulan perwakilan Muslim Patani untuk menjadikan Jumat sebagai hari libur kenegaraan, kutip Bangkok Post pada Senin.

Jenderal Wallop Raksanoh mengatakan kelompok Muslim di Thailand selatan meminta pemerintah menyatakan hari Jumat sebagai hari suci bagi umat Islam dan hari libur umum.

Selain itu, kata Wallop, Muslim Patani juga meminta agar bahasa Melayu dideklarasikan sebagai bahasa resmi provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla yang merupakan basis Muslim di Thailand selatan.

Patani adalah komunitas minoritas Muslim Melayu di wilayah Thailand selatan yang berbatasan dengan Malaysia.

Berdasarkan data pemerintah Thailand, jumlah muslim Patani sekitar 1,4 juta jiwa.

Jenderal Wallop mengungkapkan permintaan itu setelah menghadiri pertemuan di distrik Nong Chik Pattani denn perwakilan Muslim Patani. dari empat provinsi.

Dia mengatakan pertemuan itu digelar untuk menerima usulan dan mendengarkan aspirasi warga.

Pada pertemuan tersebut, kelompok Muslim juga mengusulkan orang-orang Muslim dapat bertanggung jawab atas urusan haji, penyusunan hukum Islam untuk empat provinsi dan pengembangan industri halal.

Letjen Pornsak Poolsawat, Panglima Angkatan Darat ke-4, mengatakan pertemuan itu merupakan terobosan dan menyampaikan sebuah komite akan dibentuk untuk mempelajari proposal tersebut secara rinci.

Zahri Ishak, juru bicara NGO Bicara Patani, menyampaikan kunjungan Wallop ini merupakan yang ketiga kalinya untuk menyerap aspirasi Muslim Patani.

“Ini dilakukan sebagai ruang menerimakan usulan atau tuntutan dari berbagai pihak, ini bisa dilakukan kapan saja oleh pihak pemerintah Thailand,” ucap dia kepada Anadolu Agency pada Senin.

Pertemuan ini dilakukan Wallop dengan Delegasi Damai Wilayah Selatan Thai yang berdiri pada 8 Juni lalu dan terdiri dari 7 anggotanya.

Delegasi Damai Wilayah Selatan Thai ini diketuai langsung Baba Abdulrahman yang merupakan Ketua Majelis Agama Islam Pattani.

Hal ini, kata Zahri, berbeda dengan perundingan antara pemerintah Thailand dengan kelompok pemberontak Barisan Revolusi Nasional Melayu (BRN) yang kerap dilakukan secara rahasia.

November 2019 lau, etnis minoritas Muslim Thailand selatan mengangkat diskriminasi budaya dan pendidikan yang dilakukan pemerintah di sidang PBB di Jenewa, Swiss.

Hasan Yamadibu, aktivis Thailand selatan, di Jenewa mengatakan pemerintah Thailand telah melakukan kebijakan asimilasi pendidikan hingga membuat budaya Muslim Melayu mereka tergerus.

Menurut Hasan, pemerintah Thailand melakukan asimilasi budaya dengan mengubah nama dan bahasa Patani atau dikenal sebagai Melayu.

Hasan juga menyampaikan pemerintah Thailand melakukan intervensi kurikulum sekolah-sekolah etnis minoritas Patani.

Selain itu, kata dia, ratusan guru Melayu juga telah ditangkap karena dicurigai mendukung separatis yang ingin memisahkan diri dari Thailand.

Thailand resmi meluncurkan proses perdamaian kembali dengan faksi pemberontak Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) pada 21 Januari lalu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pembicaraan damai ini dihadiri oleh Anas Abdulrahman dari BRN dan difasilitasi oleh Abdul Rahim Bin Mohd Noor dari pemerintah Malaysia.

Wanlop melakukan pembicaraan pertamanya dengan BRN guna mewujudkan perdamaian di Thailand Selatan.

Selanjutnya pada Februari lalu, Wanlop Rugsanaoh mengunjungi Provinsi Pattani, Thailand selatan untuk pertama kalinya sebagai kepala tim perunding untuk melakukan dialog dengan berbagai perwakilan umat Islam.

Pemerintah Thailand telah memberlakukan darurat militer di tiga provinsi mayoritas Muslim di Thailand selatan - Pattani, Narathiwat, Yala - menyusul kekerasan mematikan pada 2004.

Menurut data NGO HAM Bicara Patani, sejak pemberlakuan darurat militer di Thailand selatan, sebanyak 7,040 orang telah ditangkap dan 4.928 orang berhasil bebas di pengadilan.