Panglima militer Thailand bertekad jaga monarki

JAKARTA

Jenderal Narongphan Jitkaewtae, panglima militer baru Thailand, bertekad untuk memulihkan perdamaian bagi masyarakat Thailand dan melindungi monarki.

Pengumumannya datang dalam pidato yang disampaikan pada sebuah upacara di markas besar tentara di Jalan Ratchadamnoen Nok untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Panglima Angkatan Pertahanan Jenderal Pornpipat Benyasri dan panglima militer Jenderal Apirat Kongsompong, serta 266 jenderal lainnya yang pensiun pada akhir bulan ini.

Jenderal Narongphan memuji para jenderal yang telah memenuhi tugas melindungi kedaulatan bangsa dan kepentingan umum.

"Melindungi monarki dengan kesetiaan mutlak, mendukung pemerintah menyelesaikan masalah nasional dan bekerja untuk memajukan negara adalah tugas yang pantas dihormati oleh [para jenderal]," kata Jenderal Narongphan, seperti dikutip Bangkok Post pada Kamis.

Narongphan menambahkan petinggi militer berfungsi sebagai panutan bagi para prajurit yang lebih muda.

Dia berjanji militer akan menjalankan tugas untuk memastikan perdamaian masyarakat dan menjaga persatuan nasional.

Sementara, dalam pidato perpisahannya, Jenderal Pornpipat mengaku sangat bangga karena telah bertugas membela kedaulatan negara, rakyat, dan monarki.

Dia dan sesama prajurit bertekad terus menjalankan tugas meski telah pensiun dari angkatan bersenjata.

"Kami tidak akan ragu untuk mengorbankan waktu kami kapan pun kami dibutuhkan," kata Jenderal Pornpipat.

Gerakan pro-demokrasi Thailand yang dipimpin sekelompok mahasiswa membanjiri Lapangan Sanam Luang, Bangkok yang berseberangan dengan Istana Kerajaan pada Sabtu hingga Minggu.

Puluhan ribu anak muda Thailand itu menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan mendesak dilakukannya reformasi sistem monarki yang melindungi Raja dari kritik.

Reformasi monarki adalah aspirasi yang sangat tabu di Thailand karena selama ini Raja mendapatkan proteksi dari hinaan dan kritikan lewat hukum Lese-Majeste.

Artikel 112 Hukum Pidana Thailand menegaskan seseorang yang “merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan” diancam hukuman penjara hingga 15 tahun.