JAKARTA

Pemerintah Thailand meminta agar pengunjuk rasa tak mengaitkan monarki dengan konflik politik.

Menteri Ekonomi dan Kemasyarakatan Digital Thailand Buddhipongse Punnakanta mengatakan setiap orang boleh memiliki pendapat berbeda, asal tidak melanggar hak orang lain atau menyinggung lembaga tertinggi negara.

“Perbedaan pendapat adalah hal normal dalam sistem demokrasi, tapi kita harus berhati-hati agar tidak melanggar hak orang lain atau menyinggung institusi tertinggi negara. Tidak ada yang akan menerimanya,” urai Buddhipongse, kutip the Bangkok Post.

Begitu pula, lanjut Buddhipongse, jejaring sosial harus digunakan dengan hati-hati karena beberapa informasi telah terdistorsi dan menyebabkan kesalahpahaman, kebingungan bahkan kebencian.

Pada Senin, dua kelompok pengunjuk rasa memprotes pelanggengan kekuasaan monarki di Thailand.

Mereka berasal dari Pusat Koordinasi Siswa Kejuruan dan Lembaga Perlindungan Masyarakat, juga Komite Kampanye Konstitusi Rakyat (CCPC).

“Konstitusi 2017 dirancang untuk memperpanjang kekuasaan pembuat kudeta,” ujar pemimpin CCPC, Anusorn Unno.

Unno mengatakan CCPC menolak upaya parlemen untuk mengubah beberapa bagian dari piagam karena tidak mencerminkan harapan rakyat.

Perubahan piagam itu membutuhkan dukungan setidaknya sepertiga dari Senat atau 84 senator.

CCPC telah menyerahkan draf RUU referendum kepada perwakilan partai oposisi yang dipimpin oleh Pheu Thai, agar dirumuskan konstitusi baru.