LSM minta Presiden Jokowi batalkan rencana Prabowo pinjam asing Rp1.700 triliun

JAKARTA 

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp1.700 triliun.

Peneliti Imparsial Husein Ahmad yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan rencana modernisasi dengan anggaran besar melalui skema pinjaman asing itu membebani masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid19.

Menurut dia, penganggaran besar di sektor pertahanan merupakan bentuk nyata dari ketidakpedulian pemerintah atas nasib masyarakat yang sedang mengalami dampak serius akibat situasi pandemi.

Apalagi anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri akan membuat hutang Indonesia semakin besar, kata dia.

"Padahal, kondisi hutang luar negeri Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan," jelas Husein.

Hingga Maret 2021, kata dia, hutang luar negeri Indonesia sudah menembus angka Rp6.445 triliun.

"Jika ditambah dengan hutang baru sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan, maka hal ini akan semakin membebani masyarakat," jelas dia.

Dia menilai sikap Kementerian Pertahanan yang menyatakan bahwa pembelanjaan alutsista melalui skema hutang tidak akan membebani pemerintah (APBN) merupakan sikap yang sesat pikir, berpotensi menimbulkan masalah, serta tidak jelas.

"Koalisi menilai, peningkatan anggaran alutsista yang berlebihan serta keluar dari skema Minimum Essential Force ini adalah berlebihan, tidak beralasan, dan sangat kental dimensi politisnya," tambah Husein.

Menurut dia, patut dicurigai bahwa peningkatan anggaran sektor pertahanan ini tidak terlepas dari kepentingan politik kontestasi pemenangan Pemilu 2024 yang membutuhkan biaya politik.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana meminjam dana dari negara lain untuk membeli alat pertahanan dan keamanan (alpahankam).

Rencana ini muncul dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2024 yang beredar di kalangan jurnalis.

Dalam rancangan Perpres yang diterima Anadolu Agency, rencana kebutuhan untuk pengadaan alpahankam 2020-2044 mencapai USD124 miliar atau sekitar Rp1.765 triliun.

Pembelian alpahankam tersebut akan dilaksanakan selama empat tahun, mulai 2020 hingga 2024.

Namun, usai rapat dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan rencana tersebut hingga kini masih dalam tahap pembahasan.

"Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas bersama Kementerian Keuangan," jelas Prabowo pada Rabu.

Menurut dia, modernisasi alutsista mendesak dilakukan karena banyaknya alutsista yang sudah tua.

"Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," kata Prabowo.