Muhammad Latief
JAKARTA
Presiden Joko Widodo melempar wacana sepuluh kandidat calon wakil presiden yang akan digandengnya pada kontestasi Pemilihan Presiden tahun depan.
Mantan wali kota Solo itu merilis nama-nama tersebut melalui Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.
“Nama-nama wakil presiden tidak akan keluar dari sepuluh nama itu,” kata Jokowi – sapaan Presiden – yang ditirukan oleh Rommy pada suatu wawancara dengan televisi swasta.
Menurut Rommy, tiga dari sepuluh nama tersebut adalah ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Jokowi, yaitu dirinya sendiri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Dari kalangan ulama, tersebut nama mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.
Sementara kandidat dari kalangan teknokrat juga ada beberapa nama, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Tiga nama lain adalah purnawirawan TNI yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, akademisi Mahfud MD dan pengusaha Chairul Tanjung.
“Jadi ini kombinasi antara kapasitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Tapi elektabilitas tidak mutlak, namanya juga kombinasi,” ujar Rommy.
Elektabilitas Jokowi belum aman
Direktur Populi Centre Usep Saipul Ahyar mengatakan Jokowi terlihat sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan cawapres. Ini karena Jokowi belum mengetahui siapa calon lawan yang akan dihadapi kelak, sebut Usep.
Selain itu, elektabilitas Jokowi hanya berkisar 50 persen. Meski sebenarnya sudah jauh mengungguli tokoh lain, angka ini disebut Usep belum cukup aman untuk calon presiden petahana.
Bandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang selalu mempunyai tingkat elektabilitas di atas 60 persen pada tiap survei saat pencalonannya yang kedua.
Cawapres pilihan Jokowi, menurut Usep, juga harus diterima oleh semua partai anggota koalisi pendukung pemerintah Jokowi. Artinya, calon tersebut harus bisa diterima oleh PDIP, Golkar, PKB, PPP dan Partai Nasdem.
“Suara mereka harus utuh, tidak ada perpecahan,” kata Usep.
Faktor lain, lanjut dia, calon wakil presiden harus mempunyai kemampuan mengimbangi Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Harus mampu menyempurnakan kinerja dan menutup kelemahan presiden, bukan malah menjadi beban.
“Selebihnya dia harus memberi insentif elektabilitas. Tidak mengurangi tingkat terpilihnya Jokowi,” ujar Usep.
Dari sepuluh nama yang cawapres yang sudah ada di kantong Jokowi, Usep melihat hampir semua tokoh memiliki faktor-faktor tersebut, meski tidak ada yang bisa memenuhi semuanya.
Pendeknya, kata Usep, para bakal calon ini mempunyai syarat minimal menjadi calon pendamping Jokowi. Di antara mereka ada yang mempunyai kapasitas teknokratik dan akademik; ada yang bisa diterima partai-partai anggota koalisi; sementara yang lain mampu menambah elektabilitas.
Menurut Usep, idealnya pada periode kedua ini Jokowi didampingi oleh seorang teknokrat yang dipilih berdasarkan kemampuannya. Bisa saja dia ahli yang bisa memimpin tim mengatasi situasi perekonomian global yang cenderung tidak menentu, seperti efek buruk perang dagang dan perkembangan industri digital yang makin maju.
Pilihan lain adalah tokoh yang mampu menjadi simbol penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Menurut Usep, legacy, karya dan kemampuan calon inilah yang harus menjadi pertimbangan utama pemilihan cawapres Jokowi.
“Karena menang saja tidak cukup. Tapi juga harus bisa kerja.”
Dengan komposisi ini, Jokowi bisa saja memenangi pilpres dengan hanya bersandar pada elektabilitasnya sendiri. Namun, pemilu tahun depan juga menghadapi ancaman kapitalisasi politik identitas, sehingga kubu Jokowi bisa jadi mempersiapkan tokoh agama untuk mendampinginya, seperti Ma’ruf Amin dan Din Syamsuddin, agar elektabilitas terjaga.
“Munculnya tokoh agama terlihat dipersiapkan untuk menghadapi serangan lawan yang mencari kontras dalam soal identitas,” ujar Usep.
Partai koalisi mengikuti
Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya mengatakan faktor paling penting untuk menentukan cawapres adalah kecocokannya dengan Jokowi. Sementara, faktor keterpilihan sang pendamping bisa dikesampingkan.
Elektabilitas calon, menurut Willy, bisa diolah dengan tim yang mumpuni. Pengalaman pada pilkada beberapa waktu lalu menunjukkan, calon dengan tingkat elektabilitas rendah bisa memenangkan pemilihan dengan program dan tim kampanye yang tepat.
Sosok cawapres ini, sebut Willy, adalah cerminan prioritas masalah yang akan diatasi oleh pemerintahan Jokowi jika terpilih kembali. Jika Jokowi menyasar masalah ekonomi, maka dia akan memilih tokoh dengan kapasitas untuk mengatasi masalah perekonomian bangsa. Demikian juga dengan masalah lain, seperti hukum dan keamanan.
Willy mengaku partainya tidak mempermasalahkan apa latar belakang sosok cawapres pilihan Jokowi nanti, namun catatannya, harus ada komunikasi politik yang intensif agar menjaga bisa kondusivitas koalisi.
“Yang penting nyaman atau tidak, bisa berkomunikasi dengan Pak Jokowi atau tidak. Elektabilitas itu sudah nomor sekian, sudah tidak begitu signifikan,” ujar dia. “Partai kami sepakat dengan siapa pun yang diputuskan Pak Jokowi untuk mendampinginya.”
Dari markas partai pendukungnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristanto hanya mengatakan salah satu kriteria cawapres pendamping Jokowi yang diinginkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri adalah sosok yang mampu saling melengkapi.
Megawati, menurut Hasto, kini sedang intensif berkomunikasi dengan Presiden Jokowi untuk menentukan sosok tersebut.
Sementara itu, Direktur Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas mengatakan Jokowi seharusnya memilih wakil yang sesuai dengan kondisi ekonomi politik.
Hal ini pernah dilakukan Presiden SBY saat memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono menjadi wakilnya saat situasi moneter terguncang. Pemilihan wakil dari kalangan profesional saat itu dimaksudkan untuk menstabilkan kondisi ekonomi.
Peneliti Centre for Stategic dan Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan isu yang akan mengemuka dalam pilpres mendatang bukan politik identitas, namun kinerja bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, Jokowi akan berhadapan dengan pertanyaan tentang kesejahteraan masyarakat, utang luar negeri, tenaga kerja asing atau kenaikan harga bahan bakar minyak.
“Perhatian masyarakat dalam soal ekonomi cukup besar,” ujar dia.
