AS khawatir setelah militer Myanmar rebut kekuasaan

Servet Gunerigok

WASHINGTON

Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya "khawatir" dengan laporan bahwa militer Myanmar telah merebut kekuasaan dan menangkap pejabat tinggi negara itu.

"Amerika Serikat khawatir dengan laporan bahwa militer Burma telah mengambil langkah-langkah untuk merusak transisi demokrasi negara itu, termasuk penangkapan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya di Burma," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan dengan menggunakan nama lama Myanmar.

Sekretaris Pers Jen Psaki mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden Joe Biden telah diberi pengarahan oleh Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengenai situasi tersebut.

"Kami terus menegaskan dukungan kuat kami untuk lembaga-lembaga demokrasi Burma dan dalam koordinasi dengan mitra regional kami, mendesak militer dan semua pihak lainnya untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan supremasi hukum, dan untuk membebaskan mereka yang ditahan hari ini," kata pernyataan itu.

Menurut pernyataan itu, Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah itu tidak dibatalkan.

Psaki menambahkan bahwa AS sedang memantau situasi dengan cermat dan mendukung rakyat Myanmar.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengungkapkan "keprihatinan yang besar" atas situasi tersebut dan meminta para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil.

Sebelumnya, militer mengumumkan keadaan darurat setelah menahan Suu Kyi, Presiden Win Myint dan anggota senior lainnya dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Pihak Militer mengklaim bahwa langkah tersebut dilakukan karena "kecurangan" dalam pemilu 8 November, yang mengakibatkan dominasi NLD di parlemen.

Militer juga mengumumkan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing telah dilantik sebagai Presiden Myanmar.