Erdogan desak Armenia akhiri pendudukan di Karabakh, Azerbaijan

Guc Gonel

ISTANBUL

Presiden Turki pada Senin mendesak Armenia untuk segera mengakhiri pendudukan di wilayah Azerbaijan, agar terjadi perdamaian di wilayah tersebut.

“Krisis di wilayah yang dimulai dengan pendudukan di wilayah Karabakh harus diakhiri,” kata Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam simposium hukum maritim internasional dan Mediterania Timur di Istana Dolmabahce di Istanbul.

"Sekali lagi saya mengutuk Armenia, yang menyerang wilayah Azerbaijan kemarin Minggu," kata Erdogan.

“Turki terus berdiri bersama Azerbaijan dengan segenap hati dan segala kemampuannya,” tutur dia.

“Tawaran apa pun selain mengakhiri pendudukan, ‘tak hanya tidak adil dan melanggar hukum, tetapi malah akan terus merusak Armenia’," ujar Erdogan.

“Perkembangan terkini telah memberikan kesempatan bagi semua negara berpengaruh di kawasan untuk memperkenalkan solusi yang realistis dan adil,” ungkap dia.

Pernyataan Erdogan muncul setelah bentrokan perbatasan meletus pada Minggu pagi setelah pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil Azerbaijan dan posisi militer di wilayah itu, yang juga dikenal sebagai Nagorno-Karabakh.

Hubungan antara kedua negara bekas Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.

Empat Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB serta banyak organisasi internasional menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia.

OSCE Minsk Group - diketuai bersama oleh Prancis, Rusia dan AS - dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut, tetapi tidak berhasil.

Prancis, Rusia, dan NATO mendesak penghentian segera bentrokan di wilayah pendudukan.

Mediterania Timur

Mengenai perkembangan terkini di Mediterania Timur, Erdogan mengatakan bahwa sebagai negara yang terletak di kawasan tersebut, Turki bukanlah “tamu melainkan tuan rumah”.

“Setiap langkah, setiap langkah yang diambil di Mediterania berdampak langsung pada keamanan, hak, dan kepentingan negara kita,” imbuh dia.

Turki menginginkan perdamaian dan kerja sama di kawasan itu, bukan ketegangan, kata presiden itu.

"Sebagai negara pewaris peradaban Ottoman dan perdamaian di Mediterania, kami ingin suasana damai dibangun kembali di geografi ini," tutur dia.

Masalah di wilayah ini dapat diselesaikan dengan "tidak mengecualikan satu sama lain, tetapi mempertemukan semua aktor di wilayah ini dalam satu meja yang sama," tambah Erdogan.

Persamaan apa pun di kawasan itu tidak akan membawa perdamaian untuk Mediterania jika Turki dan Siprus Utara tidak mengambil bagian secara adil di dalamnya, lanjut dia.

Erdogan menyoroti Uni Eropa (UE) yang tidak memanfaatkan peluang diplomasi dan menyerah pada niat buruk Yunani dan Siprus Yunani.

Ketegangan baru-baru ini meningkat selama eksplorasi energi di Mediterania Timur.

Yunani terus mempermasalahkan eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur, mencoba mengkotakkan wilayah maritim Turki berdasarkan pulau-pulau kecil di dekat pantainya.

Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania, telah mengirim kapal bor dengan pengawalan militer untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya dan menegaskan bahwa Turki dan Republik Turki Siprus Utara juga memiliki hak di wilayah tersebut.

Untuk mengurangi ketegangan, Turki menyerukan dialog untuk memastikan pembagian yang adil dari sumber daya kawasan.

Pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Yunani mengatakan bahwa dialog tentang eksplorasi antara Turki dan Yunani Putaran ke-61 akan segera dimulai.

Perundingan eksplorasi itu terakhir diadakan di Athena pada 1 Maret 2016.

Setelah itu, perundingan bilateral dilanjutkan dalam bentuk konsultasi politik tetapi tidak kembali ke kerangka eksplorasi.