Ketua DPR AS tak setuju wacana pemakzulan Trump

Michael Hernandez

WASHINGTON

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi berkomentar soal upaya untuk memakzulkan Presiden Donald Trump, dengan mengatakan bahwa dia "tidak layak".

"Pemakzulan bisa sangat memecah belah. Saya rasa kita tidak perlu mengambil langkah itu, karena akan memecah belah negara," kata Pelosi saat diwawancarai Washington Post.

Komentar itu dikeluarkan beberapa hari setelah Rashida Tlaib, salah satu dari dua perempuan Muslim yang terpilih untuk menjabat di Kongres, mengatakan bahwa dia akan memasukkan klausul pemakzulan terhadap presiden akhir bulan ini.

Setiap upaya untuk memulai proses pemakzulan akan membutuhkan persetujuan Pelosi untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai oleh Demokrat.

Demokrat sendiri tak bisa memutuskan apakah akan memulai proses pemakzulan atau tidak, sementara Pelosi bersikeras bahwa langkah itu tidak bisa diambil tanpa dukungan bipartisan yang jelas.

Senin lalu, Komite Kehakiman Dewan Perwakilan AS memulai penyelidikan menyeluruh atas Trump, kolega dekatnya, dan pejabat pemerintahan atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan upaya menghalangi proses hukum.

Penyelidikan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan proses pemakzulan jika kepemimpinan Demokrat DPR bersedia menindaklanjuti masalah ini.

Sejauh ini, Ketua Komite Jerrold Nadler telah meminta informasi dari 81 entitas dan individu, termasuk menantu Trump, Jared Kushner, putranya, Eric dan Donald, Penasihat Keamanan Nasional Michael Flynn, dan Chief Financial Officer bisnisnya, Allen Weisselberg.

Michael Hernandez

WASHINGTON

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi berkomentar soal upaya untuk memakzulkan Presiden Donald Trump, dengan mengatakan bahwa dia "tidak layak".

"Pemakzulan bisa sangat memecah belah. Saya rasa kita tidak perlu mengambil langkah itu, karena akan memecah belah negara," kata Pelosi saat diwawancarai Washington Post.

Setiap upaya untuk memulai proses pemakzulan akan membutuhkan persetujuan Pelosi untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai oleh Demokrat.

Demokrat sendiri tak bisa memutuskan apakah akan memulai proses pemakzulan atau tidak, sementara Pelosi bersikeras bahwa langkah itu tidak bisa diambil tanpa dukungan bipartisan yang jelas.

Penyelidikan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan proses pemakzulan jika kepemimpinan Demokrat DPR bersedia menindaklanjuti masalah ini.