Maria Elisa Hospita
05 Maret 2020•Update: 06 Maret 2020
Mustafa Haboush
TRIPOLI
Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui PBB mengecam keputusan Suriah untuk menyerahkan Kedutaan Besar Libya di Damaskus kepada "pemerintah" yang dipimpin komandan pemberontak Khalifa Haftar yang berbasis di Libya Timur.
"Penyerahan itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang berurusan dengan badan-badan yang setara dengan GNA. GNA adalah satu-satunya pemerintah yang sah di negara ini," kata Kementerian Luar Negeri GNA lewat sebuah pernyataan.
Kementerian yang berada di Tripoli menekankan bahwa langkah itu adalah "pelanggaran kedaulatan negara".
Pada Selasa, rezim Bashar al-Assad di Suriah membuka kembali Kedutaan Besar Libya di Damaskus setelah vakum selama 8 tahun dan menyerahkannya kepada "pemerintah" Haftar.
Menurut kantor berita SANA, langkah itu diambil setelah kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman untuk membuka kembali kedubes.
Rezim Assad adalah pihak pertama yang mengakui pemerintahan Haftar, yang tidak memiliki pengakuan internasional.
Haftar melancarkan serangan untuk merebut Tripoli dari SNA sejak April lalu, hingga menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah.