Muhammad Abdullah Azzam
21 Agustus 2020•Update: 22 Agustus 2020
Mahmoud Barakat
ANKARA
Perjanjian normalisasi yang baru-baru ini diumumkan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel adalah "pengkhianatan" terhadap Masjid Al-Aqsa Yerusalem dan perjuangan Palestina, kata seorang pakar politik.
Diumumkan pekan lalu, kesepakatan yang dimediasi oleh AS - yang seolah-olah digambarkan sebagai pendekatan UEA untuk menghentikan rencana aneksasi Israel di Tepi Barat - memicu kecaman luas oleh warga Palestina di seluruh dunia.
Pada Senin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Sky News Arabia yang berbasis di Abu Dhabi bahwa penangguhan aneksasi "untuk sementara waktu" adalah tuntutan dari AS.
Perdana Menteri Israel mencatat bahwa AS saat ini memprioritaskan perluasan lingkaran perdamaian di wilayah tersebut.
-Pengkhianatan UEA
Perjanjian perdamaian kontroversial itu tidak hanya menyingkirkan Palestina dan hak-hak mereka, tetapi juga tak dapat membantu Palestina mendapatkan hak-hak mereka karena tawaran UEA hanya bertujuan untuk mengamankan kepentingannya dengan AS melalui Israel.
Berbicara kepada Anadolu Agency, Sami al-Arian, direktur Pusat Islam dan Urusan Global Turki yang berbasis di Istanbul, mengatakan perjanjian itu "tentu saja merupakan penyerahan total pada salah satu masjid paling suci di seluruh dunia Islam".
Al-Arian mengatakan situasi seperti yang diterapkan oleh penguasa UEA atau siapa pun "memberi kunci Al-Aqsa dan Yerusalem kepada Israel".
"Ini adalah pengkhianatan, tidak hanya kepercayaan yang telah diberikan kepada dunia Muslim lebih dari 1.400 tahun yang lalu, tetapi juga terhadap perjuangan dan rakyat Palestina," tegas akademisi Palestina itu.
Dalam langkah praktis menuju implementasi kesepakatan, Presiden Israel Reuven Rivlin pada Senin mengirim undangan kepada Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan untuk mengunjungi Israel.
Kepala badan intelijen Israel Mossad Yossi Cohen tiba di UEA pada hari yang sama untuk mengadakan pembicaraan tentang perjanjian normalisasi antara kedua negara, menurut media Israel.
Terlepas dari kesepakatan itu, rakyat Palestina akan tetap menentang dan waspada terhadap upaya semacam itu dan "tidak akan pernah menyerahkan hak rahasia mereka, tidak hanya di Yerusalem dan al-Aqsa, tetapi di seluruh Palestina," kata al-Arian.
Di tengah kecaman atas kesepakatan itu, kubu lain negara Arab secara resmi mendukungnya ketika Netanyahu pada Jumat berterima kasih kepada Presiden Mesir Adel-Fattah al-Sisi dan pemerintah Oman dan Bahrain atas dukungan mereka terhadap perjanjian normalisasi itu.
Mengomentari dampak politik dan sosiologis dari kesepakatan normalisasi di kawasan itu, profesor Palestina itu mengatakan langkah itu mewujudkan dua aliansi yang saling bertentangan di dunia Arab.
"Saya pikir sangat jelas sekarang bahwa kita memiliki dua aliansi, satu yang telah sepenuhnya melepaskan peran mereka untuk melindungi hak dan martabat rakyat di seluruh kawasan dan mereka telah bersekutu dengan Israel," kata dia kembali menegaskan bahwa aliansi tersebut juga ditujukan terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
"Uni Emirat Arab telah terlibat dalam setiap aspek perbuatan jahat di seluruh wilayah," tegas dia.
Menurut al-Arian, Abu Dhabi pada dasarnya bertentangan dengan keinginan bebas rakyat di wilayah tersebut dan bertentangan dengan warisan sejarahnya.
Mengomentari peran regional UEA, al-Arian mengatakan, "Mereka telah mencoba mendukung kekuatan korupsi dan tirani di banyak negara seperti yang telah kita lihat di Mesir, Tunisia, Libya, Yaman dan Sudan untuk mendukung komplotan kudeta di Turki beberapa tahun lalu."
Al-Arian mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah itu akan memberontak melawan kegiatan semacam itu dan akan memiliki "gelombang lain dari gerakan Arab Spring di mana orang-orang akan membuat keputusan terakhir mereka."
"Saya yakin mereka akan menolak semua jenis penyerahan diri kepada Zionis, dan mereka akan menolak segala jenis hegemoni asing, baik yang datang dari Israel, atau yang datang dari luar kawasan," tambah al-Arian.
