Maria Elisa Hospita
04 November 2017•Update: 06 November 2017
Fatih Erel
JENEWA
PBB mendesak pemerintah Australia untuk segera memberikan perlindungan, makanan, air, dan layanan mendasar bagi 600 jiwa yang tinggal di kompleks akomodasi di lepas pantai Pulau Manus.
“Kami prihatin dengan nasib para pengungsi dan pencari suaka di Pusat Pemrosesan Regional di Pulau Manus, Papua Nugini, setelah Pemerintah Australia memutuskan untuk menutup fasilitas dan menarik seluruh stafnya,” kata juru bicara Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Rupert Colville dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Jumat.
Colvile menambahkan, “PBB prihatin akan kesejahteraan, keamanan, dan kesejahteraan 600 orang yang tinggal di kompleks akomodasi, yang terlalu takut untuk pergi”.
Ia juga menekankan bahwa seluruh migran, termasuk pengungsi dan pencari suaka punya hak atas lingkungan yang aman, hak atas standar kehidupan yang layak, dan hak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka.
“Martabat manusia harus dijunjung selama seluruh proses klaim suaka,” tegas Colvile.
Ia juga mendesak pemerintah Australia dan Papua Nugini untuk menghormati hak asasi manusia.
“Kami sekali lagi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan keputusan mereka yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kami mendesak pemerintah Australia untuk memindahkan ratusan orang tersebut ke kepulauan Australia sehingga klaim mereka dapat diproses,” tambah dia.