Rhany Chaırunıssa Rufınaldo
29 Desember 2019•Update: 30 Desember 2019
Talha Ozturk
BELGRADE, Serbia
Presiden Montenegro Milo Djukanovic pada Sabtu menyetujui Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama yang ditentang keras oleh Gereja Ortodoks Serbia dan Partai Front Demokratik oposisi.
Rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa gereja-gereja Serbia akan menjadi aset negara.
Umat Ortodoks Serbia memprotes RUU yang disiapkan atas permintaan Djukanovic tersebut pada Juni.
RUU itu mengatur bahwa gereja-gereja yang dibangun di Montenegro setelah Perang Dunia I dan yang dibangun sebelum negara itu menjadi bagian dari Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia akan menjadi milik negara.
Warga Serbia juga menentang RUU itu dan menggelar aksi protes di berbagai kota dan di depan Kedutaan Besar Montenegro di Beograd.
Setidaknya 22 orang ditahan, termasuk 18 anggota parlemen dari oposisi pro-Serbia, Front Demokrasi, setelah bentrokan pecah di parlemen pada Jumat.
Gereja Ortodoks Serbia adalah organisasi keagamaan yang dominan di Montenegro, sama seperti Gereja Ortodoks Montenegro, meskipun negara itu telah merdeka dari Serbia.
Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 21 Mei 2006 setelah melalui referendum.
Menurut sensus 2017, lebih dari 400.000 umat Ortodoks membentuk 72 persen dari 620.000 penduduk Montenegro.
