Rusia dan PBB ajak AS kembali ke Dewan HAM PBB

Elena Teslova

MOSKOW

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada hari Kamis mendesak Amerika Serikat untuk kembali ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Pada 19 Juni, utusan AS untuk PBB, Nikki Haley, mengumumkan keputusan Presiden Amerika Donald Trump menarik AS dari badan PBB karena resolusi yang mengkritik tindakan Israel di Jalur Gaza.

"Kami tentu saja akan lebih memilih AS untuk tetap di Dewan Hak Asasi Manusia. Dan saya percaya bahwa arsitektur hak asasi manusia adalah alat utama pada saat ini untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia," kata Guterres dalam konferensi di Moskow usai pertemuannya dengan Lavrov di Moskow.

Menteri luar negeri Rusia juga mengatakan dia berharap keputusan AS untuk mundur dari dewan PBB belum final. Namun dia menambahkan dirinya tidak bisa setuju dengan posisi utusan AS pada Israel saat ini.

"Pemeriksaan baru-baru ini terhadap gangguan yang terjadi di sana [di Jalur Gaza], bentrokan, penembakan dan tindakan pembalasan Israel menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Dewan Keamanan memiliki posisi yang tidak memihak," katanya, seraya menambahkan bahwa penembakan di Israel juga dikutuk oleh dewan, sama halnya dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak Israel.

Mengomentari aspek tentang resolusi PBB yang tidak berjalan oleh pihak-pihak tertentu, Guterres mengatakan bahwa proses Sekretariat PBB telah diluncurkan untuk meningkatkan pelaksanaannya, namun aspek utamanya adalah bahwa negara-negara anggota tetap harus menghormati keputusan Dewan Keamanan PBB.

Mengomentari laporan Dewan HAM PBB di Ghouta Timur, kepala PBB mengatakan dia belum melihatnya.

"Saya belum melihat laporan yang disebutkan di sini, tetapi jelas bagi saya ada pelanggaran berat hak asasi manusia baik oleh tentara Suriah dan divisi bersenjata yang beraksi di Suriah," katanya.

Sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan yang menyebutkan serangan Ghouta Timur "disertai dengan pelanggaran berat yang dilakukan oleh semua pihak".