Siprus Turki tuntut pembagian yang adil di Mediterania Timur

Gozde Bayar

ANKARA

Rakyat Siprus Turki menuntut pembagian haknya secara adil di Mediterania Timur, kata menteri luar negeri Turki pada Kamis.

“Apa yang diinginkan Siprus Turki sangat jelas. Pembagian yang adil. Mereka membuat pengajuan pada 2011, 2012, dan 2019,” kata Mevlut Cavusoglu dalam acara Bratislava Global Security Forum di Slovakia.

“Kami mendorong semua pihak untuk [menerima] pembagian dan pembatasan yang adil. Tapi sayangnya [kami] terus ditolak,” tambah dia.

"Yunani melakukan klaim yang maksimalis," kata Cavusoglu, menyoroti Peta Seville, yang mencoba membatasi wilayah kedaulatan Turki di Mediterania dengan mengklaim landasan kontinen seluas 40.000 kilometer persegi yang diproyeksikan dari pulau seluas 10 km persegi yang terletak hanya dua km dari pantai Turki, sementara itu berjarak 580 km dari daratan Yunani.

Yunani dan Siprus Yunani di Siprus Selatan - bersama dengan beberapa negara UE - menggunakan peta kontroversial itu sebagai alat untuk mengisolasi Turki dengan mengabaikan wilayah maritim di luar Teluk Antalya, selatan Turki.

Turki harus melindungi hak-hak warga Siprus Turki

“Kami telah melakukan kegiatan penelitian seismik di wilayah yang kami daftarkan ke PBB pada 2004 dan diberikan izin pada 2009 dan 2011,” tegas Cavusoglu.

Menggarisbawahi bahwa Turki telah memberikan kesempatan lain untuk diplomasi dan dialog yang bermakna dengan Yunani, dia mengatakan pelanggaran terhadap landas kontinen Turki "bukanlah kebijakan yang berniat baik."

Mengenai pasukan Turki yang ditempatkan di Siprus Turki, Cavusoglu mengatakan masalah ini telah dinegosiasikan berdasarkan rencana Annan 2004 dan juga pembicaraan Crans-Montana Siprus pada 2017.

Menggarisbawahi bahwa warga Siprus Turki dengan dukungan Turki mendukung Rencana Annan dalam referendum, Menlu Turki itu mempertanyakan mengapa pihak Yunani menolaknya.

“Karena Anda tidak ingin berbagi apa pun dengan Siprus Turki,” tegas Cavusoglu.

Nicos Anastasiades, presiden Siprus Yunani, mengatakan bahwa rakyat Siprus Yunani tidak ingin berbagi rumah sakit dengan warga Turki, lanjut Cavusoglu.

“Turki adalah salah satu negara penjamin untuk Siprus. Turki wajib melindungi hak-hak warga Siprus Turki,” ujar dia.

Pada 2004, rencana Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk sebuah solusi diterima oleh Siprus Turki tetapi ditolak oleh Siprus Yunani dalam referendum ganda.

Konferensi Crans-Montana 2017 di Swiss yang diselenggarakan dengan partisipasi negara-negara penjamin - Turki, Yunani, dan Inggris - berakhir tanpa solusi.

Siprus terpecah sejak 1974 ketika kudeta Siprus Yunani diikuti oleh kekerasan terhadap Turki di pulau itu dan intervensi Ankara sebagai kekuatan penjamin.

Ketegangan telah meningkat selama berbulan-bulan di Mediterania Timur, karena Yunani mempermasalahkan hak Turki untuk eksplorasi energi.

Turki - negara yang memiliki garis pantai terpanjang di Mediterania - mengirimkan kapal bor untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya, menegaskan haknya sendiri di wilayah tersebut serta hak milik Republik Turki Siprus Utara.

Yunani mengklaim teritorial maritim yang maksimal berdasarkan pulau-pulau kecil hanya beberapa kilometer dari pantai Turki.

Untuk menurunkan ketegangan, Ankara telah menyerukan dialog dan negosiasi untuk memastikan pembagian yang adil dari sumber daya kawasan.