Muhammad Nazarudin Latief
21 Mei 2018•Update: 21 Mei 2018
Muhammad Latief
JAKARTA
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta para menteri bekerja keras mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok saat Ramadan dan Lebaran mendatang.
Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kementerian Perdagangan, Pertanian, Perindustrian dan Badan Urusan Logistik (Bulog) harus bekerja sama untuk mengamankan stok pangan nasional.
“Ini jadi ujian bagi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan bekerja lebih baik,” ujar Ketua DPR saat seminar “Ketersediaan Pangan; Impor vs Swadaya” di Jakarta, Senin.
Menurut Bambang, modal utama mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya alam yang beragam, teknologi dan kemitraan strategis. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk ketahanan pangan, di antaranya dengan membangun penyediaan pangan dari produksi domestik dan cadangan nasional.
Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan berbasis sumber daya domestik secara optimal serta membangun cadangan pangan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat yang kuat, kata Bambang.
Menurut Bambang, pemerintah harus mendahulukan produksi nasional ketimbang impor dalam menjaga ketersediaan pangan. Pemerintah sering kali membeli harga impor lebih mahal ketimbang harga dari petani, jika hal tersebut terus dilakukan maka dikhawatirkan banyak petani beralih profesi menjadi buruh.
“Impor dilakukan jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Bisa saja impor beras namun tidak saat panen raya yang dapat berimbas pada kesejahteraan petani,” ujar dia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mengatakan menilik data dari pemerintah saat ini, sebenarnya tidak ada alasan untuk melakukan impor. Namun, masalahnya adalah validasi data.
“Antara Kementan dan Kemendag, Bulog dan BPS beda. Padahal data harus satu pintu tapi sekarang mengacu pada data masing-masing,” ujar dia.,