Shenny Fierdha Chumaira
28 Maret 2018•Update: 28 Maret 2018
Shenny Fierdha
JAKARTA
Pakar menilai bahwa tidak ada kata terlambat untuk membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
Meskipun demikian rencana tersebut sepertinya tidak akan terwujud dalam waktu dekat.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie enggan berkomentar banyak ketika ditanya apakah pembahasan mengenai pembentukan DKN ini kembali muncul karena tahun ini identik dengan tahun politik, dimana adanya pilkada serentak yang akan dihelat pada Juni nanti.
"Kita tidak pernah berhenti tahun politiknya. Kita mengalami tahun politik terus," tukas Jimly usai menghadiri Rapat Koordinasi Khusus di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Rabu.
Namun, dia tidak bisa menjanjikan bahwa DKN jadi dibentuk tahun ini.
"Ini memang idenya sudah sejak tahun lalu. Tapi saya tidak tahu hasil akhirnya bagaimana. Namun, saya bersyukur kalau itu jadi dibentuk," tutup Jimly.
Dia menilai bahwa isu kerukunan nasional merupakan isu yang tidak akan pernah selesai di Indonesia mengingat kemajemukan negeri sehingga DKN diperlukan untuk menjaga kerukunan bangsa.
"Kita selalu menghadapi persoalan kebhinekaan kapan pun dan itu perlu kerukunan. Harus bersinergi antara semua kekuatan bangsa," ucap Jimly
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menolak diwawancara usai menghadiri rapat dan langsung bergegas ke mobilnya tanpa memberikan keterangan apapun.
Pada 2017, Menteri Wiranto pernah membahas mengenai wacana pembentukan DKN yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik horizontal di tengah masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.
Sejak Februari 2017, Menteri Wiranto juga sudah menyiapkan 11 nama tokoh masyarakat dan agama sebagai anggota DKN untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo.
Walau begitu, DKN belum dibentuk sampai sekarang.