DPR minta pemerintah bangun posko nasional di Lombok

Pizaro Gozali

JAKARTA

DPR meminta pemerintah untuk membangun posko nasional di Lombok untuk memudahkan koordinasi penanganan usai gempa.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kehadiran pemerintah pusat dalam membentuk posko nasional menjadi keharusan karena banyak para pejabat daerah juga terkena gempa.

“Setelah Lombok utara diguncang gempa, banyak para pejabat yang terkena dampak,” kata Fahri dalam dialog sinkronisasi penanganan usai gempa di DPR, Selasa.

Menurut Fahri, kehadiran posko nasional juga akan membangkitkan solidaritas sosial masyarakat untuk dapat menghadapi bencana.

Selain itu, Fahri meminta tiap lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan gempa melakukan sinkronisasi data agar tidak berbeda satu sama lain.

“Pemerintah harus memiliki kantor juru bicara untuk melakukan update secara menyeluruh,” kata Fahri.

Fahri mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah berkali-kali mengunjungi Lombok.

“Kunjungan itu menciptakan perhatian kita yang semakin besar kepada Lombok,” ungkap Fahri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Medi Herlianto mengatakan hingga kini para pengungsi di Lombok telah mencapai 400.000 orang.

Sedangkan, total rumah rusak mencapai 83.392.

Selain itu, Medi menyoroti kondisi rumah dan fasilitas umum di Lombok yang rentan terdampak gempa.

Medi menyebut sebanyak 90 persen fasilitas umum dan fasilitas sosial di Lombok dibangun tidak tahan gempa.

Untuk itu, lanjut Medi, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun rumah tahan gempa.