Indonesia diminta investigasi kasus penembakan Nduga
Aliansi Demokrasi untuk Papua mengatakan jika kasus tersebut tidak dituntaskan, maka berpotensi memicu kekerasan bersenjata lain
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis mendesak pemerintah menuntaskan kasus penembakan pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga yang terjadi Desember 2018 lalu.
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mempertanyakan tindak lanjut kasus penembakan tersebut.
“Sampai hari ini kami tidak pernah mendengar pernyataan tentang dilakukannya investigasi terhadap pembunuhan itu," ujar Yan Christian dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Latifah Anum Siregar dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) mengatakan jika kasus tersebut tidak dituntaskan, maka berpotensi memicu kekerasan bersenjata lain.
Akibatnya, masyarakat setempat banyak yang mengungsi tanpa ada bantuan kemanusiaan dan bisa ikut terprovokasi.
“Jika kekerasan ini tidak diinvestigasi, masyarakat sipil akan ikut terprovokasi,” ujar Latifah.
Penembakan terhadap pekerja Trans Papua di Nduga terjadi pada 2 Desember 2018 lalu.
Aparat keamanan menuding kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya menjadi dalang dari penembakan tersebut, namun hingga saat ini penuntasan kasus ini melalui jalur penegakan hukum belum juga rampung.
Selain kasus Nduga, mereka juga menuntut agar pemerintah menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, termasuk yang melibatkan aparat keamanan.
Amnesty International Indonesia mencatat ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam kurun Januari 2010 hingga Februari 2018. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 95 orang.
41 Kasus di antaranya tidak berkaitan dengan aktivitas politik dan 28 kasus lainnya berkaitan dengan aktivitas politik.
Pelaku kekerasan dari kasus-kasus itu didominasi oleh polisi dan militer.
“Tidak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan umum, tidak ada pelaku yang diadili, dan tidak satu pun pihak korban yang merasa mendapat keadilan,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Direktur Eksekutif Centre Strategic for International Studies (CSIS) Phillip Vermonte menegaskan penyelesaian kasus-kasus HAM sangat penting untuk rekonsiliasi konflik di Papua.
“Ada isu yang bisa diselesaikan, tapi tidak diselesaikan. Jadi menambah persoalan HAM baru, sementara yang lama belum selesai,” ujar Phillip.
