Pemerintah akan persuasif bebaskan 1.300 sandera di Papua

Erric Permana

JAKARTA

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (menkopolhukam) Wiranto meminta aparat keamanan dari TNI dan Polri menggunakan upaya persuasif untuk membebaskan 1.300 warga yang ditahan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Mimika, Papua.

Wiranto menginginkan agar cara yang digunakan tidak menimbulkan kegaduhan. Dirinya pun sudah berkomunikasi dengan Kapolda dan juga Pangdam Papua agar membujuk kelompok bersenjata tidak melakukan hal yang melanggar hukum.

“Jangan sampai sesuatu itu diselesaikan tapi menimbulkan kegaduhan, itu nggak betul dan kita hindari soal soal seperti itu,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis.

Wiranto menyatakan hingga kini pemerintah masih mendalami apakah KKB itu melakukan penyanderaan terhadap warga atau hanya melokalisir 3 desa yang ada di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimik Papua.

“Tapi itu pun [menyandera dan melokalisir] tidak boleh. Ada satu kelompok warga negara tertentu kemudian melakukan tindakan yang merugikan warga negara yang lain itu nggak boleh,” tambah dia.

Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jendral (Pol) Boy Rafli Amar memastikan telah terjadi aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menahan 1.300 warga dari dua desa, yakni Desa Kimbley dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimik, Papua.

“Mereka sudah merampas harta penduduk, ada pemerkosaan, penembakan ambulans dan petugas juga,” kata Boy saat dihubungi Anadolu Agency, Kamis.