Erric Permana
JAKARTA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi akan membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Umum 2019 pada 4-10 Agustus nanti, membuat partai politik penguasa dan oposisi menyiapkan amunisi.
Dengan semakin mendekatnya waktu pendaftaran, nama kandidat yang kelak menjadi calon pendamping petahana, Presiden Joko Widodo, pun semakin ramai dibahas.
Jokowi – sapaan Presiden – yang didukung oleh koalisi partai politik pemenang pemilu sudah jauh-jauh hari menyatakan sudah mengantongi nama calon pendampingnya. Hal sama diisyaratkan oleh politisi-politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), pengusung Jokowi.
“Sudah ada, tinggal diumumkan,” kata Jokowi, Sabtu lalu, saat melakukan kunjungan kerja di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejak awal tahun ini, jawaban pendek serupa diberikan Jokowi setiap ditanya soal cawapres.
Sejak Maret, disebut-sebut ada 10 nama dalam daftar cawapres yang sudah dikantongi koalisi partai pendukung Jokowi, seluruhnya berasal dari kalangan politisi dan profesional.
Di antara nama-nama itu, yang paling sering muncul dalam survei yang digelar lembaga survei adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menurut survei yang dilakukan oleh Lingkar Survey Indonesia (LSI) Denny JA, Joko Widodo masih menjadi kandidat calon presiden dengan elektabilitas terkuat saat ini. Dalam survei yang dilakukan pada 28 Juni-5 Juli tersebut, elektabilitas Jokowi mencapai 49,3 persen.
“Elektabilitas Joko Widodo naik pasca Pilkada Serentak 2018. Saat itu elektabilitas Presiden RI Joko Widodo hanya mencapai 46 persen,” ujar Peneliti LSI Adjie Alfaraby, Selasa.
Kuat di partai politik, ekonomi atau agama
Jusuf Kalla sesungguhnya masih dianggap sebagai partner terbaik Jokowi memimpin Indonesia, sampai namanya terjegal batasan dua periode yang ada di dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
Kandidat-kandidat kuat pun bermunculan, beberapa dengan latar belakang politik mumpuni, salah satunya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Menurut survei LSI, Airlangga memiliki elektabilitas tinggi – mencapai 35 persen – bila dibandingkan dengan ketua umum partai-partai lain semisal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Ketua Umum PPP Romahurmuzy.
Airlangga, sebut Adjie, menjadi cawapres yang ideal agar pemerintahan Joko Widodo kuat di parlemen.
Jokowi juga bisa memilih rute lain jika menghendaki pemerintahannya kelak kuat di ekonomi. Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani lah yang dianggap paling pantas mendampingi.
Berdasarkan hasil survei LSI, Sri Mulyani mendapatkan elektabilitas mencapai 32,5 persen, lebih tinggi ketimbang dua pelaku bisnis lain, Susi Pudjiastuti dan Chairul Tanjung.
“Sri Mulyani adalah cawapres ideal agar pertumbuhan perekonomian semakin baik,” kata Adjie.
Selain politik dan ekonomi, LSI juga memiliki hasil survei tokoh agama paling ideal untuk berpasangan dengan Jokowi.
Nama yang paling memiliki elektabilitas tinggi dari kalangan tokoh agama adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin, yang elektabilitasnya mencapai 21 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Din Syamsuddin, Tuanku Guru Bajang, dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.
Dari banyaknya nama yang disurvei ideal menjadi pendamping Jokowi, kata Adjie, LSI kemudian mengerucutkan daftar kandidat menjadi 5 saja
Pengerucutan ini disebutnya berdasarkan tim penilai ahli atau expert judgment, yakni tindak lanjut temuan survei untuk diseleksi lebih ketat
Kelima nama itu, beber Adjie, adalah Airlangga Hartarto, Mahfud MD, Tito Karnvian, Moeldoko dan Sri Mulyani.
Senada dengan hasil survei LSI Denny JA, pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris juga menyebut nama Airlangga Hartarto dan Mahfud MD yang diperkirakan akan menjadi pendamping Joko Widodo.
Syamsuddin beranggapan Jokowi menginginkan calon wakil yang tidak memiliki masalah hukum ataupun cacat moral dan integritas.
“Kalau non partai yang bersih ya, Mahfud MD dan Sri Mulyani,” ujar Syamsuddin kepada Anadolu Agency, Selasa.
Kriteria ideal yang pantas menjadi calon wakil presiden Jokowi, ujar Syamsuddin lagi, di antaranya bisa bekerja sama dengan presiden dan memiliki elektabilitas.
“Kalau saya mengusulkan lebih tokoh nonpartai, misalnya Mahfud MD. Mungkin bisa juga dari partai politik, misalnya Airlangga Hartarto,” tambah dia.
