Pemerintah akan perluas penerima bantuan pangan non-tunai

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah akan menambah jumlah daerah dan keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai per April nanti menjadi 3,2 juta keluarga.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seusai rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Selasa, mengatakan penyaluran bantuan pangan non-tunai akan disalurkan ke 24 kabupaten tambahan seperti Banda Aceh, Solok, Metro, dan Pangkalpinang.

“Jumlah keluarga penerima manfaat juga akan kita tambah 2 juta sehingga jumlahnya menjadi 3,2 juta keluarga penerima manfaat,” ungkap Menteri Puan.

Saat ini penyaluran bantuan pangan nontunai dilakukan di 44 daerah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1,2 juta keluarga.

Secara bertahap hingga Agustus nanti, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat bisa mencapai 10 juta keluarga.

Kriteria daerah yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai, menurut dia, harus memiliki e-warung, atau warung masyarakat yang bekerja sama dengan perbankan BUMN.

“Dan setiap e-warung mampu melayani 250 keluarga penerima manfaat,” jelas Menteri Puan.

Pemerintah, menurut dia, tidak perlu membangun e-warung khusus karena bisa memanfaatkan warung-warung yang sudah ada di masyarakat.

Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp110 ribu setiap bulan melalui transfer ke rekening masing-masing, kata dia.

Dengan bantuan pangan non-tunai, masyarakat akan didorong untuk memiliki rekening di bank dan memiliki kartu ATM.

Uang bantuan tersebut menurut Menteri Puan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur di warung yang sudah bekerja sama dengan perbankan BUMN.

Jumlah barang yang dapat ditukarkan penerima manfaat di e-warung, menurut Puan, telah dikurangi. Sebelumnya, masyarakat bisa menukarkan bantuan dengan beras, telur, gula, dan minyak.

Pertimbangan pemerintah menghilangkan komponen gula dan minyak sebagai jenis barang yang bisa ditukarkan masyarakat menggunakan bantuan pangan nontunai arena mempertimbangkan masalah gizi dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, ujar dia.

Dengan begitu, masyarakat akan bisa mendapatkan beras dan telur lebih banyak setiap menukarkan bantuan pangan nontunainya di e-warung.

Pemerintah menganggarkan Rp 30,8 triliun pada tahun ini untuk dua jenis program bantuan keluarga miskin, yaitu program keluarga harapan dan bantuan pangan nontunai.