İqbal Musyaffa
21 Februari 2018•Update: 22 Februari 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Kementerian Perindustrian mendorong agar perkembangan teknologi digital tetap dapat dikombinasikan dengan tenaga kerja manusia.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto di Jakarta, Rabu, mengatakan masyarakat Indonesia perlu bisa membiasakan diri dengan perkembangan teknologi digital.
Persyaratan untuk bisa mengikuti perkembangan industri digital menurut dia, bukan hanya dengan menguasai bahasa Inggris, namun harus diikuti kemampuan statistik dan pengkodean (coding).
“Semua bidang akan menggunakan infrastruktur digital untuk menyelesaikan berbagai permasalahan,” ujar Menteri Airlangga.
Pemerintah, menurut dia, sudah menyiapkan strategi pengembangan industri digital melalui pengembangan industri berkelanjutan, membangun ekosistem inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia.
Terkait pengembangan sumber daya manusia, Menteri Airlangga mengatakan Indonesia memiliki kendala karena sekitar 70 persen penduduknya merupakan lulusan SD dan SMP.
“Makanya pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan mereka melalui program vokasi,” imbuh dia.
Hambatan lainnya menurut dia adalah tidak meratanya kualitas pendidikan sekolah di Indonesia. Hal tersebut membuat banyak masyarakat yang sulit untuk masuk ke lapangan pekerjaan sehingga harus menganggur.
Untuk menyiasatinya, pemerintah melakukan kerja sama dengan industri untuk bisa membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada untuk bisa terlibat ke dalam kegiatan industri.
Selain itu, Menteri Airlangga mengatakan, pemerintah sudah memetakan industri yang bisa meningkatkan daya saing dan memanfaatkan nilai tambah dengan adanya otomatisasi digital, antara lain industri kimia, tekstil, dan otomotif.
Industri otomotif saat ini sudah masuk ke sistem robotik. Dengan begitu, jumlah intervensi manusia semakin sedikit.
“Namun ini bisa meningkatkan kemampuan dan daya saing industri otomotif,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyediakan fasilitas fiskal berupa skema tax allowance bagi perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja.
Akan tetapi, Menteri Sri mengakui hanya sedikit perusahaan yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut.
“Tenaga kerja yang direktur sangat besar, namun mereka malah gunakan outsourcing [tenaga alih daya],” ungkap dia.
