Megiza Soeharto Asmail
21 Februari 2018•Update: 22 Februari 2018
Megiza Asmail
JAKARTA
Yayasan Lembaga Hukum Indonesia bersama lima lembaga swadaya masyarakat lain menyebut tertundanya pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat adat di DPR RI membuat masalah kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur di satu daerah terus bertambah.
Bersama Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Solidaritas Perempuan, YLBHI menyebut masyarakat adat menyumbang angka terbesar untuk masalah kriminalisasi yang terjadi di Indonesia.
“Tidak adanya payung hukum yang khusus justru melanggengkan praktek kriminalisasi oleh negara untuk melemahkan penolakan masyarakat adat terhadap proyek-proyek besar di atas wilayah adatnya,” sebut Ketua YLBHI Asfinawati di Jakarta, Selasa.
Diketahui, AMAN pada Kongres I tahun 1999 silam menjabarkan pengertian Masyarakat Adat sebagai komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.
Sedangkan, pemahaman Masyarakat Adat menurut UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Bab I Pasal 1 butir 31 adalah kelompok masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
Secara rinci, YLBHI mencatat jumlah masyarakat yang dikriminalisasikan hanya dengan UU P3H (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) sepanjang tahun 2015-2017 adalah 16 orang. Sedangkan, para pejuang lingkungan dan hak atas tanah yang dikriminalkan mencapai 50 orang hanya pada tahun 2017.
Di tempat yang sama, KPA mengumpulkan ada 659 kejadian konflik agraria sepanjang tahun 2017 di berbagai sektor seperti pertanahan, perkebunan, kehutana dan infrastruktur.
“Dari angka tersebut sebanyak 612 warga yang umumnya petani menjadi korban, di mana 369 dikriminalisasi, 230 dianiaya atau tertembak dan 13 lainnya tewas karena memperjuangkan hak atas tanahnya,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika.
Dia melanjutkan, dari 612 korban kekerasan dan kriminalisasi tersebut sebanyak 520 adalah laki-laki dan 72 sisanya perempuan. Sementara pelaku kekerasan konflik agraria tertinggi masih pihak polisi (21 kasus), preman bayaran (15) dan TNI (11).
Sepanjang tahun 2017, WALHI baik di nasional maupun daerah, juga telah melakukan advokasi 148 kasus lingkungan hidup dan agraria di seluruh Indonesia. Dari 148 kasus tersebut di antaranya adalah kasus alih fungsi kawasan hutan, pencemaran, tambang, reklamasi, kejahatan laten perizinan dan kasus di pulau-pulau kecil.
“Dari dokumentasi kasus-kasus yang tercatat itu kita bisa menarik pola yang umum pada kriminalisasi yakni rentan terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi target ekspansi perkebunan, ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral], perhutanan komersial serta pembangunan infrastruktur,” kata Kordinator Kontras Yati Andriyani.
“Namun, hal ini tidak terbatas pada kepentingan pragmatis perekonomian belaka. Kriminalisasi terjadi ketika pemerintah dan aparat penegak hukum abai pada prosedur, tipis keberpihakan, serta minim kompetensi,” imbuh dia.
Tidak hanya itu, sebut Yati, hukum acara pidana juga mempermudah kriminalisasi terjadi. Pada masa penyidikan antara lain terbatasnya prinsip due process of law bagi penetapan seseorang sebagai tersangka, keterangan di luar sidang yaitu BAP yang dijadikan bukti dan membuka ruang penyiksaan, serta masa penahanan yang lama.
“Persoalan ini diperparah karena penuntut bukan pengendali perkara (dominus litis). Hal ini menyebabkan bolak baliknya perkara antara penyidik dengan penuntut dan lebih parah daripada itu, adanya orang yang ditahan tetapi tidak pernah diajukan ke pengadilan,” tutur Yati.
