19 September 2017•Update: 19 September 2017
Ayhan Simsek
BERLIN
Polisi di barat Cologne, Jerman, dikritik karena membiarkan massa pro-PKK membawa poster bergambar pimpinan kelompok teroris dalam sebuah festival budaya pekan lalu.
Polisi lokal tidak menghentikan aksi massa yang membawa poster bergambar pemimpin Partai Pekerja Kurdistan Abdullah Ocalan, yang saat ini tengah mendekam di penjara.
Menanggapi insiden tersebut, Kementerian Dalam Negeri Federal menegaskan bahwa pihaknya menentang organisasi teroris PKK.
"Kami akan meninjau ulang apakah penentuan larangan simbol diperlukan, sehingga pemerintah federal dapat menindaklanjuti dengan tepat," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Johannes Dimroth dalam sebuah konferensi pers di Berlin.
Aktivitas PKK dilarang di Jerman sejak tahun 1993, menyusul aksi demonstrasi yang berujung kekerasan oleh anggota kelompok PKK di Jerman.
Maret tahun ini, Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman telah memperbarui daftar simbol-simbol PKK yang dilarang dan telah menginformasikannya pada pemerintah federal, di tengah seruan Turki untuk menindak tegas propaganda terorisme.
Yang termasuk dalam daftar terbaru tersebut adalah poster Ocalan dengan latar belakang warna kuning yang banyak digunakan oleh pendukung PKK dalam beberapa tahun terakhir.
Juru bicara kepolisian mengatakan bahwa poster-poster dalam aksi tersebut dicetak dengan latar belakang warna putih, yang artinya tidak termasuk dalam daftar simbol yang dilarang pemerintah Jerman.
Sabtu lalu, Turki mengecam aksi pro-PKK tersebut dan memanggil duta besar Jerman di Ankara. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak Jerman untuk berkomitmen dengan prinsip melawan segala bentuk terorisme.
Aktivitas propaganda, perekrutan, dan penggalangan dana PKK masih menjadi sumber masalah dari ketegangan Turki dan sekutu NATO-nya, Jerman.
Menurut BfV, Kelompok teroris tersebut memiliki hampir 14.000 pengikut di antara penduduk imigran Kurdi di Jerman.
PKK - terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa - melanjutkan kampanye bersenjata pada Juli 2015. Sejak itu, PKK bertanggung jawab atas tewasnya 1.200 anggota pasukan keamanan dan warga sipil, termasuk sejumlah wanita dan anak-anak.