Megiza Asmail
MAJALAYA
Ambisi pemerintah untuk menciptakan Sungai Citarum sebagai sungai terbersih sepertinya masih butuh waktu panjang.
Padahal pemerintah sudah menargetkan sungai itu akan bersih dalam kurun waktu 7 hingga 10 tahun mendatang melalui Program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
Tentu saja banyak program yang dilakukan untuk membersihkan sungai tersebut, meskipun semuanya tidak berjalan maksimal.
Sejak program Citarum Harum dideklarasikan pada Januari lalu, hingga kini ribuan prajurit Kodam III/Siliwangi masih terus melakukan pembersihan.
Kapendam III Siliwangi Kolonel ARH Desi Ariyanto mengaku meski 1600 pasukannya telah diterjunkan, namun gerakan mereka belum bisa maksimal.
“Dari 22 sektor, pasukan kita sudah masuk di 10 sektor. Cuma kan Pepres baru ditandatangani. Selama ini gerakannya oleh pasukan Siliwangi sendiri. Karena kotor begitu, dari 7100 orang yang kita siapkan, baru masuk 1600 orang. Jadi ini kita belum bisa maksimal,” kata Ariyanto saat dihubungi Anadolu Agency, Rabu
Meski begitu, Ariyanto memastikan setiap harinya pasukan Kodam III/Siliwangi mencatat hasil yang cukup besar dalam membersihkan sektor-sektor yang ditargetkan itu. Dari nol kilometer Sungai Citarum misalnya, kata dia, TNI sudah mengangkut 10 ton sampah.
“Kemarin kita bersihkan jembatan Cijagra (aliran Sungai Cikapundung) sampai 20 dump truk. Tapi begitu banjir kemarin, ternyata sampah naik lagi,” ujar Ariyanto.
Dia menyebut, banyaknya masyarakat yang masih belum memberikan kesadaran penuh akan pentingnya air Sungai Citarum membuat pembersihan sampah berjalan bak kura-kura.
“Sekarang ini yang terpenting sosialisasi dulu kepada masyarakat. Pasukan kami tinggal di rumah warga selama program pembersihan ini dilakukan. Di situ, mereka berbaur dengan warga sambil mencari tahu akar masalah,” tutur Ariyanto.
Terlalu banyak sedimen logam berat
Di tempat berbeda, beberapa organisasi lingkungan menilai persoalan limbah di sungai yang menghidupi 80 persen kebutuhan air di Jakarta itu tak cukup hanya dengan melakukan pengerukan sampah.
“Mungkin atau tidaknya (program revitalisasi Citarum) tergantung ambisi pemerintah. Mau sampai bisa diminum atau mau bersih total? Kalau mau yang paling ekstrem itu sungai bisa digunakan untuk berenang dan diminum langsung, tapi menurut kami itu susah,” kata juru bicara Greenpeace Indonesia Ahmad Ashov saat ditemui Anadolu Agency.
Ashov menuturkan, beberapa tahun silam Greenpeace Internasional telah membuat studi tentang penanganan sungai-sungai yang tercemar oleh indusri di negara-negara berkembang dan juga negara maju.
Dari negara maju contohnya, ujar Ashov, adalah ketika Amerika Serikat bertekad membersihkan Sungai Hudson yang selama beberapa dasawarsa telah tercemar limbah PCB (Polychlorinated Biphenyls) dari industri manufaktur elektronik. Hingga kini, air sungai yang bermuara di New York itu masih dianggap berbahaya.
“Mereka (Pemerintah AS) membersihkan sungai itu sudah puluhan tahun tapi belum berhasil. Karena sungai itu kan buang limbah, banyak logam berat di bawahnya yang sudah menjadi sedimen dan beracun,” kata Ashov.
Karenanya, kondisi di dalam Sungai Citarum yang juga sudah mengendapkan limbah dari kimia berbahaya buangan pabrik-pabrik selama puluhan tahun, sebut dia, tidak jauh berbeda dengan kondisi Sungai Hudson.
Dari studi yang dilakukan Greenpeace, sebut Ashov, keberhasilan pemerintah dalam program ini dapat terlihat dari seberapa kuatnya regulasi yang dibuat untuk merealisasikan cita-cita Citarum menjadi Harum.
“Kalau kita bicara chemicals (bahan-bahan kimia), peraturan Indonesia sangat longgar. Ketika kami mengambil sample di Sungai Citarum, kami menemukan banyak chemicals yang enggak diatur oleh pemerintah,” ungkap dia.
Ashov menjabarkan, peraturan pertama yang tidak dibuat pemerintah dengan jelas adalah level buangan bahan kimia. Kata dia, ada beberapa bahan kimia yang baik dibuang dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak, tetap memberi dampak sangat berbahaya, seperti Merkuri.
Kedua, pengaturan pengelolaan bahan kimia beracun tentang kandungan yang diperbolehkan, dilarang dan dibatasi untuk digunakan oleh industri tidak diperbaharui. Padahal, saat ini di dunia sudah ada lebih dari 100 ribu bahan kimia yang dianggap berbahaya.
“Terakhir itu ada 264 bahan kimia berbahaya di dalam PP Nomor 74 Tahun 2001. Sementara pemerintah tahu chemicals buatan yang beredar di dunia itu sudah lebih dari 100 ribu. Dan bertambah 1500 yang baru setiap tahunnya. Kalau Indonesia tidak mengejar itu, ya rencana pemerintah enggak akan bisa,” tukas Ashov.
Faktor lain yang dapat menentukan keberhasilan pemerintah Indonesia menurut Greenpeace adalah ketegasan untuk meminta pertanggungjawaban lingkungan kepada pabrik-pabrik yang sudah diketahui melakukan pencemaran.
“Industri itu punya kewajiban untuk memulihkan lingkungan. Semenjak pemerintah punya program membersihkan, ya seharusnya kita mengingatkan agar tanggung jawab industrinya dipastikan juga. Kalau itu tidak dilakukan ya maaf-maaf kata, [rencana] Pak Jokowi tidak akan berhasil,” tegas dia.
Penegakan hukum yang lemah
Dari kacamata yang sama, lembaga swadaya masyarakat yang sejak tahun 2000 mengawasi masalah lingkungan di kawasan Majalaya, Komunitas Elingan, menilai rencana pemerintah "mengharumkan Citarum" akan lambat untuk direalisasikan.
Pasalnya, penegakan hukum dalam penanganan pabrik-pabrik yang kedapatan melakukan pelanggaran terasa sangat lemah.
Koordinator Komunitas Elingan Deni Riswandini menyebut pihaknya telah berkali-kali melaporkan dugaan pencemaran oleh pabrik, namun tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum.
“Maklumlah kalau penegakkan hukum lemah. Ya mungkin karena biaya laboratorium mahal untuk melakukan pengecekan, kemudian sidak juga membutuhkan biaya, butuh waktu untuk menunggu hasil laboratorium, artinya butuh waktu panjang. Tapi kami juga sering kali dead-end di pengadilan meski sudah ada bukti-bukti,” tutur Deni kepada Anadolu Agency.
Jika Kodam III/Siliwangi menginisiasi gerakan langsung bersih-bersih sungai, maka bagi Komunitas Elingan cara menutup langsung saluran pembuangan pabrik menjadi cara cepat untuk mengurangi permasalahan limbah.
“Sejak 2010 akhirnya kami bikin pengecoran outfall (saluran pembuangan). Lubang-lubang pembuangan limbah industri itu kami tutup. Ini bukan hanya inisiasi komunitas, tapi juga warga yang sudah gerah. Syukurnya kami mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten juga,” kata Deni.
Hingga kini, Deni mengklaim, Komunitas Elingan telah menutup 213 outfall limbah pabrik yang selama ini meracuni saluran sawah dan air tanah permukiman di kawasan Majalaya.
