Erric Permana
27 April 2018•Update: 29 April 2018
Erric Permana
JAKARTA
Pemerintah meminta semua pihak untuk ikut turun bersama mengawasi adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal.
Ini menyusul adanya temuan Ombusdman RI yang menyatakan data TKA yang dimiliki pemerintah tidak sesuai dengan temuan mereka di lapangan.
“Saya menghormati temuan tersebut,” sebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jumat, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta.
Dia berharap semua pihak terkait membentuk tim gabungan yang memantau adanya pelanggaran dan menindak para TKA ilegal.
“Untuk itu saya berpikir perlu ada tim bersama agar nanti isu-isu yang saat ini beredar tertangani,” ujar Moeldoko.
Moeldoko juga memastikan bakal meningkatkan pengawasan dan menindak tegas para TKA ilegal itu.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan juga Kepala Imigrasi.
“Di luar kita juga diperlakukan tegas kok. Kita tidak boleh ragu,” tambah dia.
Meski demikian, Moeldoko menilai isu TKA yang berkembang saat ini bermuatan politis, terlebih menjelang Pemilu 2019 mendatang.
“Saya itu mantan panglima TNI, saya tahu bagaimana harus mengamankan negara,” tukas dia.
Sebelumnya, isu mengenai TKA asing semakin ramai diperbincangkan setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.
Perpres itu menjadi kontroversi karena dinilai memudahkan TKA yang merupakan pekerja kasar untuk bekerja di Indonesia.
Di sisi lain, kemarin Ombusdman RI mengaku telah melakukan investigasi terkait banyaknya TKA ilegal di Indonesia. Menurut mereka, data TKA yang dimiliki pemerintah tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.
