MK telah registrasi gugatan pemilu dari kubu Prabowo-Sandi

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Selasa.

MK akan segera mengirimkan salinan permohonan gugatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Tim Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Hari ini MK meregistrasi permohonan pemohon sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh kuasa hukum Pak Prabowo-Sandi," kata juru bicara MK, Fajar Laksono di Jakarta, Selasa.

Menurut Fajar, perkara yang diregistrasi ialah permohonan awal yang didaftarkan pada 24 Mei lalu ke MK.

Sedangkan perbaikan permohonan yang disampaikan Tim Hukum Prabowo-Sandi pada 10 Juni akan disertakan sebagai lampiran.

“Akan jadi otoritas hakim soal apakah itu (perbaikan permohonan) dipertimbangkan atau tidak itu sepenuhnya jadi majelis hakim konstitusi,” kata Fajar.

Ketua Tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjoyanto mengajukan bukti tambahan ke MK pada Senin, 10 Juni.

Salah satu yang disoroti BW ialah jabatan calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin di dua bank BUMN sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.

MK akan menggelar sidang pendahuluan dari gugatan ini pada Jumat, 14 Juni 2019 dengan agenda mendengarkan pokok permohonan dari kubu Prabowo-Sandi.

Prabowo-Sandi mengajukan gugatan pada 24 Mei lalu setelah KPU mengumumkan hasil perolehan suara pada Pemilihan Presiden 2019.

Berdasarkan rekapitulasi suara KPU, pasangan calon Jokowi-Amin memenangi pilpres dengan 55,5 persen suara sedangkan Prabowo-Sandi memeroleh 44,5 persen suara.

Bambang Widjoyanto menuding kubu Jokowi-Amin melakukan kecurangan pemilu yang terstrukur, sistematis dan masif dengan menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya.

Dia menjelaskan ada lima bentuk kecurangan pemilu. Pertama,penyalahgunaan anggaran negara dan program pemerintah. Kedua, penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara.

Ketiga, keberpihakan dan bias komunitas polisi dan intelijen. Keempat, pembatasan kebebasan pers dan media. Kelima, penegakan hukum diskriminatif.