Presiden Turki gelar pertemuan bahas langkah lanjutan di Idlib

Enes Kaplan

ANKARA (AA) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan sejumlah pejabat negara setelah serangan mematikan terhadap pasukan Turki di Provinsi Idlib, Suriah, Selasa.

Dalam pertemuan itu, diputuskan bahwa serangan tersebut akan ditanggapi sesering mungkin sehingga darah para martir tidak akan tumpah dengan sia-sia.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Fuat Oktay, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, Menteri Pertahanan Hulusi Akar, Kepala Staf Umum Jenderal Yasar Guler, Kepala Intelijen Nasional Hakan Fidan, Direktur Komunikasi Fahrettin Altun dan Presiden Industri Pertahanan Ismail Demir.

Pertemuan itu menekankan bahwa tidak ada jenis serangan yang dapat menghalangi Turki dari komitmennya di Idlib, termasuk mencegah segala jenis konflik, memberikan keamanan perbatasan dan mencegah gelombang migrasi baru dan tragedi kemanusiaan.

Sebelumnya pada Senin, setidaknya lima tentara Turki gugur dan lima lainnya terluka dalam serangan pasukan rezim Assad di Idlib, Suriah barat laut.

Kementerian Pertahanan Turki mengatakan pasukannya dengan cepat membalas serangan rezim Assad sesuai haknya untuk membela diri.

Melalui Twitter, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa 115 posisi rezim Suriah diserang dan 101 personel militer dilumpuhkan.

Menurut pernyataan itu, tiga tank, dua howitzer dan satu helikopter milik rezim Assad juga terkena serangan.

Insiden ini menyusul serangan oleh pasukan rezim di Idlib pekan lalu, yang membunuh tujuh tentara Turki dan satu kontraktor sipil yang bekerja dengan militer Turki, serta melukai belasan orang.

Sebagai pembalasan, Turki menyerang lebih dari 50 target dan menewaskan 76 tentara Suriah.

Pasukan Turki berada di Idlib sebagai bagian dari misi anti-teror dan perdamaian.

Terletak di barat laut Suriah, Provinsi Idlib menjadi markas kubu oposisi dan kelompok bersenjata anti-pemerintah sejak pecahnya perang sipil pada 2011.

Pada September 2018, Turki dan Rusia sepakat untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Tetapi, rezim Assad dan pasukan Rusia di zona itu terus melanggar gencatan senjata dan menyebabkan lebih dari 1.800 warga sipil tewas.