Kanada prihatin soal rencana repatriasi Rohingya

Rabia Iclal Turan

ANKARA

Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland dan Menteri Pembangunan Internasional Marie-Claude Bibeau pada Rabu menyatakan keprihatinannya tentang rencana pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.

"Kanada mendesak Pemerintah Myanmar untuk menjamin perlindungan bagi pengungsi Rohingya yang akan kembali ke negaranya," kata kedua menteri dalam sebuah pernyataan bersama.

“PBB dan organisasi internasional lainnya tahu benar bahwa kondisi di Myanmar belum memadai. Krisis terus berlanjut. Kekerasan dan impunitas tetap ada di negara bagian Rakhine dan pengungsi terus melarikan diri dari negara itu,” kata pernyataan itu.

Pernyataan itu mengatakan bahwa kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia terus terjadi di wilayah di mana pengungsi Rohingya akan dipulangkan.

"Memastikan kebebasan bergerak yang aman, hak yang setara, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta akses ke kewarganegaraan sangat penting untuk semua warga Rohingya. Pemulangan tidak boleh terburu-buru," ungkapnya.

"Kami terus menyerukan kepada Pemerintah Myanmar untuk memberikan akses penuh dan tanpa hambatan kepada PBB, organisasi internasional dan pengamat internasional untuk memantau, menilai dan memfasilitasi upaya repatriasi yang akan datang," tambahnya.

Pemulangan 2.260 pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar dijadwalkan akan dimulai pada Kamis, tetapi badan pengungsi PBB menentang langkah tersebut.

Kepala Komisi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Selasa mendesak Bangladesh untuk menghentikan rencana repatriasi karena langkah itu melanggar hukum internasional dan menempatkan hidup dan kebebasan mereka pada risiko serius.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan -- termasuk bayi dan anak kecil -- pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.