Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan, parlemen Indonesia telah mengirim surat kepada Sekjen Inter-Parliamentary Union (IPU) Martin Chungong untuk menekan parlemen Israel menghentikan tindakan represifnya di Masjid al-Aqsa.
“Saya dalam kapasitas juga menjabat sebagai President of the Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (IHL) menekankan bahwa Israel telah melanggar resolusi PBB nomor 46, 271, 452, 672, 1073, dan 1322 terkait hukum internasional mengenai hak-hak beragama,” tegasnya dalam konfrensi pers di DPR, Selasa.
Selain itu, melalui surat kepada IPU, Nurhayati juga menegaskan larangan bagi Israel untuk mengubah status tempat-tempat suci di Jerusalem terutama terhadap Masjid al-Aqsa.
Nurhayati juga mengatakan, parlemen Indonesia meminta IPU menyurati PBB agar memberikan sanksi tegas terhadap kejahatan kemanusiaan oleh Israel.
Selain melalui surat, Nurhayati juga telah berkomunikasi dengan Sekjen IPU lewat telefon agar menindaklanjuti surat yang dikirimnya secara bersama oleh seluruh negara anggota IPU.
“Karena IPU ini suara parlemen dan parlemen mewakili rakyat. Israel tidak punya hak untuk menguasai Masjid al-Aqsa. Ini menjadi kesepakatan bersama. Israel tidak boleh memporakporandakan Masjid al-Aqsa karena ini milik dunia yang sudah diakui Unesco dan tempat suci umat Islam untuk beribadah,” terang dia.
Sebagai Ketua BKSAP dan Presiden IHL, Nurhayati bertugas memastikan seluruh parlemen negara-negara di dunia baik yang terlibat konflik atau tidak, memiliki tanggung jawab menyelesaikan permasalahan di dunia, khususnya kejahatan kemanusiaan.
Kekerasan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa sudah di luar batas kemanusiaan dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis.
“Kita tahu pemerintah sudah mengambil sikap, tetapi ini harus ada tindak lanjut yang nyata. Kalau perlu, pemerintah bisa segera meminta Menlu untuk bisa melaksanakan diplomasi yang bebas aktif itu. Karena masalah Masjid al-Aqsa tidak hanya menjadi masalah masyarakat Palestina," Nurhayati menekankan.
Masalah al-Aqsa sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia, apalagi umat Islam Indonesia sangat dekat secara emosional dan spiritual dengan umat Islam Palestina. Palestina juga merupakan salah satu negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
“Pembelaan terhadap Palestina bahkan menjadi salah satu program kerja Joko Widodo (Presiden RI) ketika berkampanye, dan sudah dilaksanakan. Kami meminta juga kepada pimpinan DPR untuk mengawal proses ini. Karena ini menjadi masalah dunia,” ujar dia.
news_share_descriptionsubscription_contact

