Pakar hukum tawarkan 3 solusi pengungsi Rohingya

Hayati Nupus

JAKARTA

Pakar hukum Universitas Indonesia Heru Susetyo memetakan tiga pilihan solusi untuk menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya di berbagai negara.

Solusi itu, ujar Heru, yaitu repatriasi, sesuai keingin para pengungsi, integrasi dengan negara ketiga, atau memberikan mereka tempat menetap baru.

“Mereka perlu kejelasan, tidak bisa selamanya nasib mereka terkatung-katung begini,” ujar Heru dalam seminar internasional Menyelesaikan Masalah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia dan Asia Tenggara, Kamis, di Jakarta.

Kepala Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Indonesia Thomas Vargas mengatakan persoalan ini tak mudah untuk diselesaikan.

Repatriasi, kata Thomas, memungkinkan dilakukan secara berangsur-angsur seiring adanya jaminan keamanan. Sedang memberikan tempat baru tidak mudah dilakukan, mengingat jumlah pengungsi Rohingya begitu besar, berkisar 2.000 orang.

Paling memungkinkan, ujar Thomas, adalah membolehkan pengungsi tetap tinggal di negara pengungsian.

“Solusi terbaik hanyalah mendorong negara-negara untuk mengakhiri perang dan menjaga perdamaian,” kata Thomas.

Sementara itu di Malaysia, ujar Chairman of Initiatives for Human Rights in Asia (IHRA) Azril Mohammad Amin, masyarakat setempat menggelar pengadilan rakyat untuk memetakan persoalan yang dialami Rohingya di Myanmar.

Hasilnya, kata Azril, September 2017 lalu, pengadilan rakyat itu memvonis adanya upaya genosida oleh tentara Myanmar atas warga Rohingya.

“Putusan pengadilan itu telah kami sampaikan ke Dewan Keamanan PBB di Jenewa agar menjadi landasan untuk membawa Myanmar ke mahkamah internasional, namun belum ada titik terang,” kata Azril.

Malaysia, ujar Azril, juga telah menyampaikan putusan pengadilan itu kepada pemerintah Myanmar. Sekaligus mendesak agar pemerintah setempat menghentikan pembunuhan, menerima mereka kembali dengan jaminan keamanan dan memberikan hak kewarganegaraan.

Menurut Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 14.364 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia pada 2017. Sebanyak 1.958 di antaranya tinggal di Rumah Detensi Imigrasi, 2.062 di ruang tahanan kantor Imigrasi dan 32 orang di Direktorat Jenderal Imigrasi. Tak hanya itu, terdapat 4.478 pengungsi tinggal di rumah komunitas dan 5.382 sebagai pengungsi independen.

Berdasarkan catatan UNHCR, hingga 31 Desember 2016 terdapat 7.154 pengungsi dari Afghanistan (46,7 persen), 1.446 pengungsi asal Somalia (10 persen), 954 pengungsi asal Myanmar (6,6 persen), 946 pengungsi Irak (6,5 persen), 725 pengungsi Nigeria (5 persen), 540 pengungsi Srilanka (3,7 persen) dan 2.640 pengungsi lainnya dari berbagai negara.