Rhany Chairunissa Rufinaldo
21 Januari 2019•Update: 22 Januari 2019
Ahmet Furkan Mercan
COTABATO, Filipina
Referendum yang akan membentuk masa depan umat Islam di Filipina selatan dimulai pada Senin.
Muslim Bangsamoro, yang lama dirampas kebebasannya pada masa pendudukan AS dan negara Filipina modern, mencapai tahap akhir perjanjian otonomi yang ditandatangani dengan pemerintah Manila pada Juli 2018.
Pada Senin, hampir 3 juta orang memberikan suaranya dalam referendum soal Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) di bawah penjagaan ketat di Kota Cotabato, pusat kawasan Muslim Mindanao.
Pemungutan suara dimulai pukul 7.00 pagi dan akan berakhir pada pukul 15.00 waktu setempat.
Referendum dimaksudkan untuk memberikan Bangsamoro atau Moro - istilah kolektif untuk Muslim Filipina yang tinggal di selatan Filipina - otonomi komprehensif yang ditunggu-tunggu.
Al Hajj Murad Ebrahim, pemimpin Front Pembebasan Islam Moro, memberikan suaranya di Sekolah Dasar Simuay Junction dan mengatakan kepada wartawan bahwa dia berharap undang-undang itu dapat disahkan.
"BOL adalah instrumen kami untuk perdamaian dan pembangunan," kata Ebrahim.
Setelah RUU itu disahkan, Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) akan dibuat.
Perjanjian otonomi
Jika disahkan, BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.
Dengan berdirinya Pemerintah Bangsamoro, pengadilan hukum Islam akan dibuka.
Pemerintah Manila juga akan menyerahkan otoritas regional kepada Pemerintah Bangsamoro.
Sementara MILF, akan menonaktifkan 40.000 kombatan Angkatan Bersenjata Bangsamoro (BIAFF) setelah undang-undang itu disahkan.
