Massa petani gelar demo terkait perhutanan sosial

JAKARTA

Massa petani yang menami diri sebagai Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2019.

Aksi massa menyebabkan Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dengan pagar kawat.

Perwakilan massa rencananya akan bertemu Presiden Joko Widodo pada siang ini.

Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah Khuriyati mengatakan aksi ini menuntut agar program perhutanan sosial dilanjutkan, utamanya di hutan negara di Jawa melalui izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS).

Mereka juga meminta alokasi lahan melalui penunjukan kawasan perhutanan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penambahan area hutan negara yang dikelola masyarakat, area konflik tenurial, serta konversi SK Pengakuan dan Perlindungan Nota Kesepakatan Kerjasama menjadi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.

Selain itu, mereka meminta ada badan khusus di bawah presiden untuk mempercepat redistribusi area perhutanan sosial di Indonesia.

“Atau Presiden membentuk staf khusus presiden untuk isu sumber daya alam, reforma agraria dan perhutanan sosial,” ujar Siti melalui siaran pers, Kamis.

Tuntutan berikutnya adalah penyerahan SK IPHPS sebanyak 8.800 hektare di Jawa Tengah.

“Kami juga mendukung pembiayaan APBN untuk sosialisasi, fasilitasi usulan perhutanan sosial, penandaan batas lahan, pembangunan embung dan infrastruktur jalan produksi pertanian,” kata dia.

Secara umum, mereka menyatakan mendukung kebijakan Presiden Jokowi terkait perhutanan sosial, utamanya di Jawa melalui Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) selama 35 tahun.