Hadapi krisis imigrasi, Menteri Dalam Negeri Inggris mundur

Muhammad Mussa

LONDON

Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd mengundurkan diri pada Minggu petang setelah gagal menjelaskan perannya dalam krisis imigrasi yang dijuluki "Skandal Windrusih".

Rudd didesak sejumlah figur partai oposisi yang mempertanyakkan perannya merancang kebijakan sehingga warga Karibia di Inggris tidak bisa menerima pelayanan kesehatan NHS, dana pensiun dan hari tua. Beberapa dari mereka bahkan diancam akan dideportasi.

Rudd dijadwalkan memberikan pernyataan di hadapan parlemen untuk menjelaskan barang bukti yang diserahkannya kepada komite khusus pekan lalu dan sebuah memo yang dirilis oleh surat kabar Guardian. Memo itu menyiratkan niat Rudd mendeportasi para migran Karibia.

Dokumen-dokumen yang dibocorkan itu menunjukkan Rudd memiliki target untuk mendepak warga migran, namun dia bersikeras tidak tahu menahu mengenai target apapun yang dipatok oleh Departemen Dalam Negeri Inggris.

"Saya tidak mengetahui kami memiliki target khusus untuk deportasi. Saya sadar seharusnya saya mengetahui itu dan saya meminta maaf untuk itu. Saya tidak melihat dokumen yang dirilis, walaupun sempat melalui meja kerja saya," cuit Rudd di laman Twitternya.

Skandal Windrush memuncak setelah pemimpin 12 negara Karibia - semuanya anggota Persemakmuran Inggris - mengeluh kepada Perdana Menteri Theresa May mengenai perlakuan tidak adil yang dialami warga mereka di Inggris.

May sudah menyampaikan permintaan maaf kepada mereka dalam acara KTT Persemakmuran yang diadakan pada bulan April. May juga berjanji akan memberikan mereka hak kewarganegaraan tanpa biaya.

Generasi Windrush adalah sekelompok migran Karibia yang diundang pemerintah Inggris pada akhir Perang Dunia II untuk menetap di sana dan membantu membangun ulang negaranya.

May sudah menerima pengunduran diri Rudd pada Minggu. Rudd berjanji akan mencarikan solusi masalah ini setelah diungkit di parlemen.

Sekitar 500.000 di Inggris lahir di negara-negara Persekutuan dan pindah ke Inggris sebelum 1971.

Kebanyakan warga Jamaika dan negara-negara karibia lainnya tidak memiliki dokumen identitas karena tiba di Inggris pada usia bayi dan menggunakan paspor orang tua mereka.