PBB soroti 'pembunuhan tanpa pengadilan' di Afghanistan

JENEWA

Seorang pejabat tinggi hak asasi manusia PBB pada Selasa memperingatkan tentang “tuduhan yang dapat dipercaya” atas kasus pembunuhan di luar proses hukum di Afghanistan sejak pengambilalihan pemerintahan oleh Taliban.

"Antara Agustus dan November, kami menerima tuduhan yang kredibel tentang lebih dari 100 pembunuhan mantan pasukan keamanan nasional Afghanistan dan lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya, di mana setidaknya 72 pembunuhan ini dikaitkan dengan Taliban," kata Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Nada al-Nashif.

Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan pasukan Taliban telah melakukan serangan balas dendam sejak menguasai negara yang dilanda perang itu.

Menanggapi laporan tersebut, Abdul Qahar Balkhi, juru bicara pemerintahan Taliban, mengatakan mereka "berkomitmen penuh" untuk menerapkan amnesti bagi masyarakat. Menurut dia, insiden itu akan diselidiki, dan pejabat yang melanggar perintah akan "diadili dan dihukum."

Al-Nashif juga memberi penjelasan kepada kantor hak asasi PBB tentang situasi kemanusiaan di Afghanistan, dengan mengatakan "kehidupan ekonomi sebagian besar lumpuh dengan runtuhnya sistem perbankan dan krisis likuiditas yang parah."

Dia mengatakan pengambilalihan Taliban “membawa akhir yang tidak nyaman untuk pertempuran melawan pasukan pemerintah di negara itu, tetapi situasi saat ini membuat penduduk dengan sedikit perlindungan dalam hal hak asasi manusia.”

Perempuan dan anak perempuan menghadapi ketidakpastian besar sehubungan dengan hak atas pendidikan, mata pencaharian dan partisipasi, imbuh dia.

Pejabat PBB mengatakan dekrit tentang hak-hak perempuan yang dikeluarkan oleh pemerintah sementara pada 3 Desember “mewakili sinyal penting tetapi meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.”